potretmaluku.id – Anggota DPR RI asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Mercy menyinggung sisa hutang ratusan miliar rupiah dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang ditinggalkan mantan Gubernur Maluku periode 2019-2024.
Hal tersebut disampaikan dalam orasi politik pada kampanye pasangan calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Jeffry Apoly Rahawarin (JAR) – Abdul Mukti Keliobas (AMK) di Kampung Tomia, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Ambon, Kamis (17/10/2024).
Menurutnya, pemanfaatan dana Rp700 miliar yang dipinjam dari PT. SMI itu tak jelas peruntukannya. Salah satu sasaran peruntukannya adalah pembangunan trotoar yang yang licin. Sudah begitu, hutangnya harus dilunasi hingga 2027 mendatang.
“Jadi sudah miskin, kita berhutang banyak. Sapa (siapa) jadi gubernur dan wakil gubernur nanti, pikul hutang sampai Tahun 2027,” ujar Mercy.
Menurutnya, banyak piring kotor yang harus dibersihkan oleh gubernur terpilih nanti. Tak hanya itu, Siapa yang nanti terpilih jadi Gubernur Maluku, akan bekerja dengan sangat susah payah mengembalikan Maluku yang lebih maju dan sejahtera.
Pada kesempatan tersebut, calon Gubernur Maluku, JAR jiga mengaku prihatin dengan beban hutang yang dipinjam dari PT SMI. Betapa tidak, Pemerintah Provinsi Maluku harus menyelesaikan pinjaman tersebut hingga Tahun 2027.
Kata dia, setiap Tahun Pemprov Maluku membayar hutang senilai kurang lebih Rp136 miliar. Meski tidak harus setiap tahun, namun kewajiban Rp700 miliar itu harus tuntas di Tahun 2027.
“Tahun 2045 itu kita menuju Indonesia emas. Apakah dengan kondisi saat ini, kita bisa take off gak menuju Indonesia Emas?. Jangan sampai Provinsi lain sudah maju, kita masih berjibaku dengan kondisi yang lama,” ungkap JAR.
Kata dia, Maluku kedepan harus berubah. Banyak persoalan yang menjadi pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Tentu itu harus dibereskan. Salah satunya adalah masalah hutang daerah tersebut.
Dia menyebut, pinjaman dari PT SMI itu sebetulnya untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan percepatan pembangunan ekonomi secara nasional.
“Memang niatnya benar, tapi implementasinya yang salah. Bayangkan, setiap tahun kita harus setor Rp136 miliar untuk bayar hutang pemerintahan yang lalu,” tandas JAR. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
