Mercy Barends: Saatnya Perempuan Maluku Bangkit Lawan Ketimpangan Sosial
Demikian pula Mama papalele yang menjajakan hasil bumi dengan memikul bakul di kepala, namun tetap terpinggirkan karena hanya diberi ruang di emperan toko, bukan di pasar resmi, padahal mereka hanya berjuang demi asap dapur tetap mengepul.
Realita Diskriminasi
Direktur Himpunan Maluku untuk Kemanusiaan (Humanum) Vivi Marantika, menyatakan meskipun regulasi terkait hak perempuan telah banyak disahkan, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan.
“Diskriminasi struktural, kekerasan seksual, dan marginalisasi ekonomi masih menjadi realita pahit yang dialami perempuan di berbagai daerah di Maluku,” ujarnya.
Karena itu, Humanum, menurut Vivi, saat ini aktif mengembangkan sekolah perempuan di beberapa daerah untuk melakukan advokasi terhadap terhadap berbagai kasus diskriminasi kaum perempuan dan anak-anak.
Isu lain yang mendapat sorotan tajam adalah dampak kehadiran investasi besar seperti pertambangan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat adat. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling terdampak karena mereka adalah penopang utama keberlangsungan keluarga dan komunitas.
Perempuan Maluku selama ini berperan besar dalam mengelola pertanian, perikanan, dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Namun sayangnya, peran besar ini jarang diakui secara formal oleh negara.
“Ini menciptakan ketimpangan yang sistemik dan menjadikan perempuan berada dalam posisi rentan baik secara sosial maupun ekonomi,” katanya.
Revitalisasi Sistem Adat dan Keadilan Gender
Salah satu gagasan penting yang lahir dari forum ini adalah perlunya revitalisasi hukum adat. Dalam nilai-nilai adat Maluku, perempuan sebenarnya ditempatkan pada posisi terhormat. di Kepulauan Kei misalnya laki-laki rela mati demi membela saudara perempuannya.
Namun, realitasnya, banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan secara adat tanpa memberikan keadilan bagi korban. Pelaku cukup membayar denda adat, sementara perempuan korban tidak mendapat ruang untuk pemulihan maupun dukungan.
Karena itu, Mercy Barends menekankan pentingnya rekonstruksi sistem nilai dalam hukum adat, agar perempuan mendapat akses keadilan yang setara. Hukum adat harus menjadi ruang aman bagi perempuan, bukan sekadar simbol budaya yang tak berpihak.
Karena itu, dalam konteks kepulauan Maluku yang terdiri dari 11 kabupaten/kota dengan karakteristik budaya yang berbeda, tandas Mercy, dibutuhkan satu kerangka kerja strategis dan integratif untuk menyatukan gerakan perempuan.
Forum ini membuka jalan bagi terbentuknya jejaring perempuan berbasis kepulauan—bukan hanya sebagai pertemanan atau kolega, tapi sebagai struktur kerja yang sistematis dan berkelanjutan.
Dengan jejaring ini, advokasi kebijakan dapat dilakukan secara kolektif, dan bisa masuk ke dalam agenda pemerintah daerah maupun nasional. Spirit kolaboratif lintas generasi menjadi kunci, dan gerakan akar rumput harus menjadi penggerak utama.
Meskipun tantangan begitu besar, Mercy Barends tetap optimis. Menurutnya, Maluku diciptakan dengan harapan oleh leluhur, bukan untuk terus hidup dalam kemiskinan dan keterpinggiran. Setiap generasi punya tanggung jawab untuk membangun masa depan yang lebih baik dan berkeadilan. (JAY)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
