Mengefektifkan Program INKLUSI Perlu Pendekatan Jurnalisme Advokasi
“Tadinya penentu kebijakan kurang memperhatikan pencatatan kelahiran ini sebagai hak anak. Lalu dilakukan advokasi dengan membangun kesadaran bahwa pencatatan kelahiran merupakan pengakuan legal pertama negara terhadap anak. Belum lagi manfaatnya bagi statistik vital guna perencanaan pembangunan,” kisah Rusdin Tompo.
Problemnya, saat itu, urusan akta kelahiran masih jadi target PAD dan dasar hukumnya juga masih merujuk pada staatsblad yang merupakan produk hukum kolonial. Belum lagi faktor tradisi yang jadi kendala, serta penyebab lainnya. Berbagai kampanye, kolabirasi, aksi dan diskusi dilakukan hingga lahirlah regulasi yang memungkinkan anak-anak dicatatkan dan mendapatkan akta kelahirannya secara gratis.
“Harus diakui, peran media massa sangat besar dalam advokasi kebijakan publik terkait akta kelahiran,” aku Rusdin Tompo yang jadi pengurus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan, pada periode awal.
Salman Razak, salah seorang peserta dari Parepos, menyampaikan bahwa saat ini teman-teman jurnalis di Kota Bandar Madani itu tengah mengawal Ranperda Kota Parepare tentang Disabilitas dan pembentukan UPT Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Ibrahim Fattah, Direktur YLP2EM, mengatakan narasumber dan fasilitator yang hadir merupakan aktivis dan jurnalis yang berpengalaman. Setelah kegiatan ini dilanjutkan dengan monitoring pemberitaan dan diskusi tematik terkait isu anak, perempuan, disabilitas dan kelompok rentang/marginal.
Sementara Abd Samad Syam, Koordinator Program INKLUSI Parepare, menyampaikan bahwa program ini diadakan di beberapa tempat. Selain Parepare, juga diadakan di Maros dan Tana Toraja (Sulawesi Selatan). Juga di Kendari (Sulawesi Tenggara), Lombok Timur (NTB), Kupang (NTT), dan Ambon (Maluku).
Program Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI) merupakan program yang diupayakan untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan yang lebih luas. Yakni, tidak ada satupun yang tertinggal dalam pembangunan, lebih banyak kelompok marginal yang berpartisipasi, dan mendapat manfaat dari pembangunan yang ada, baik bidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik di Indonesia.(*/ASH)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
