Menelusuri Jejak Polisi Belanda di Tanah Papua

Disusun oleh: Dr. Rakeeman R.A.M. Jumaan*)

Pemerintahan di Papua pada Masa Residensi Maluku

Pada 1920, Tanah Papua dibagi menjadi tiga Afdeling, yaitu Afdeling Noord Nieuw Guinea, Afdeling West Nieuw Guinea dan Afdeling Tual. Ketiga Afdeling tersebut masing-masing membawahi beberapa Onder-Afdeling.

Afdeling Noord Nieuw Guinea, dengan ibukota Sorong membawahi Onder Afdeling Manokwari, Sorong, Serui, Hollandia (+Sarmi). Afdeling West Nieuw Guine, beribukota di Fak Fak, membawahi Onder Afdeling Fak Fak, Inanwatan, Mimilka, Vogelkop dan Wisselmeren. Sedangkan Afdeling Tual, dengan ibukota Tual, membawahi Boven Digoel dan Merauke.

Secara pemerintahan, selama 20 tahun (1920-1940), telah mulai dilakukan penataan di berbagai lokasi yang menjadi Afdeling atau Onder Afdeling.

Meskipun pada awalnya fungsi jabatan dirangkap, seiring dengan pembangunan sarana prasarana, berbagai fungsi tersebut mulai dipisahkan dan dijadikan mandiri.

Jabatan pemerintahan mulai dipisahkan dengan pengangkatan pegawai khusus. Istilah Sosiologi Pembangunan, yaitu diferensiasi, betul-betul cocok dilekatkan pada proses awal terbentuknya pemerintahan di Tanah Papua.

Diferensiasi adalah proses terbentuknya organisasi-organisasi sosial baru dari organisasi sosial yang sudah ada sebelumnya dan mengambil alih fungsi-fungsi sosial tertentu dari organisasi yang lama itu sehingga lebih spesifik.

Di negara-negara Barat, proses itu biasanya berlangsung perlahan-lahan dan timbul dari dalam. Sedangkan di negara-negara berkembang, proses itu sering berasal dari luar dengan mencangkokan suatu pola organisasi yang baru.

Seorang ambtenar, khususnya Kepala Onder Afdeling di daerah terpencil, menjalankan bermacam-macam tugas yang dirangkap.

Pada saat itu, Kepala Onder Afdeling juga memiliki fungsi sebagai: wakil pemerintah, kepala polisi, hakim untuk perkara-perkara pribumi dan hakim polisi untuk semua perkara, kepala penjara, kepala jawatan pengairan setempat, koordinator rencana pembangunan daerah, pengawas absensi sekolah di desa dan manajer kapal dan atau kendaraan pemerintah.

Perbandingan Jumlah Pegawai Pemerintahan dan Personil Kepolisian

Jumlah pegawai pemerintahan dan personel kepolisian yang ada pada masa dua dasawarsa Residensi Maluku itu dapat digambarkan dari data tahun 1938.

Artinya, selama 20 tahun berlangsungnya pemerintahan di Tanah Papua, jumlah semua pegawai pemerintahan dan personel kepolisian dapat tercatat secara akurat.

Selain pegawai Eropa, ada juga pegawai pribumi dari daerah lain (luar Papua), polisi dan militer, satpam gubernemen dan polisi swaparaja.

Jumlah pegawai Eropa biasanya lebih sedikit dan hanya menempati posisi tertentu yang lebih strategis (pimpinan), semisal Kepala Afdeling atau Kepala Onder Afdeling.

Sedangkan pegawai dari daerah lain –terutama dari Ambon, Kei, Jawa, Timor—biasanya lebih banyak jumlahnya, bahkan hingga 30-50% dari jumlah pegawai Eropa.

Sementara jumlah personel kepolisian sebanyak 3 hingga 10 kali lipat dari jumlah pegawai pribumi. Sementara satpam gubernemen dan polisi swapraja juga sebanyak beberapa kali lipat dari jumlah pegawai pribumi.

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi