Memulihkan Retakan di Jazirah Leihitu: Siasat Damai Hitu Meseng dan Morela
potretmaluku.id – Ketegangan sosial di Jazirah Leihitu perlahan mencair menyusul tercapainya kesepakatan awal antara tokoh masyarakat Hitu Meseng dan Morela di meja perundingan.
Pemerintah daerah menjanjikan pemulihan infrastruktur pemukiman sebagai prasyarat terciptanya perdamaian permanen antarnegeri tersebut.
Pemerintah Provinsi Maluku mulai meretas jalan rekonsiliasi untuk memulihkan hubungan persaudaraan antara masyarakat Negeri Hitu Meseng dan Negeri Morela.
Langkah ini diawali dengan pertemuan tatap muka yang difasilitasi langsung oleh Gubernur Maluku guna menyusun kerangka kesepakatan damai permanen di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Kamis, 5 Maret 2026.
Pertemuan strategis tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Anggota DPRD Provinsi Maluku, Dir Binmas Polda Maluku, perwakilan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, hingga otoritas keamanan setempat.
Turut hadir Raja Hitu Meseng, Raja Negeri Morela, serta Raja Hitu Lama yang didampingi para tokoh masyarakat dari kedua belah pihak.
Dalam suasana dialog yang berjalan penuh kekeluargaan, mengemuka harapan besar agar stabilitas keamanan segera pulih.
Kondisi tentram menjadi dambaan kolektif warga agar aktivitas sosial dan ekonomi dapat kembali berjalan normal tanpa bayang-bayang kecemasan.
Dialog tersebut mengungkap fakta bahwa akar rumput di kedua negeri sebenarnya menyimpan keinginan kuat untuk kembali hidup berdampingan secara harmonis.
Apresiasi disampaikan oleh perwakilan masyarakat Negeri Hitu Meseng atas inisiatif pemerintah daerah dalam memediasi konflik tersebut.
Selain menyambut baik ruang dialog, mereka menitikberatkan rasa terima kasih atas komitmen pemerintah yang akan membantu merehabilitasi hunian warga yang terdampak kerusakan selama konflik berlangsung.
Di sisi lain, perwakilan masyarakat Negeri Morela memandang bahwa pembangunan kembali rumah-rumah yang terbakar merupakan instrumen kunci dalam memperkokoh perdamaian.
Menurut mereka, penyelesaian fisik yang direncanakan secara baik dan terstruktur akan menjadi katalisator alami bagi hadirnya kedamaian.
Peran para raja dan tokoh masyarakat juga dinilai vital dalam meredam potensi konflik susulan agar tidak mencederai proses rekonsiliasi yang tengah dirajut.
Merespons aspirasi tersebut, Gubernur Maluku menegaskan komitmen pemerintah provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk segera memulihkan kerusakan fisik di lapangan.
Gubernur menyatakan bahwa penanganan dampak kerusakan akan dilakukan dalam waktu dekat sebagai bentuk kehadiran negara dalam memulihkan trauma sosial warga.
“Kita sangat menyesalkan peristiwa itu terjadi. Namun, kerusakan yang ditimbulkan akan segera ditanggulangi oleh Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Perbaikan rumah-rumah yang rusak akan segera dimulai,” ujar Gubernur.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya kondisi damai yang permanen dan berkelanjutan di Jazirah Leihitu.
Gubernur juga mendesak agar segala bentuk tindakan yang dapat menghambat mobilitas warga, termasuk pemblokiran akses jalan, segera dihentikan seiring dengan masuknya intervensi pemerintah.
Ia mengajak seluruh pihak untuk menanggalkan masa lalu dan fokus membangun masa depan yang lebih bermartabat dengan mengedepankan supremasi hukum.
“Mari kita menatap hari esok dengan semangat baru, dengan saling menghormati, mematuhi aturan hukum, serta mempercayakan seluruh proses hukum kepada aparat yang berwenang,” tegas Gubernur menutup pertemuan.
Langkah awal ini diharapkan mampu memulihkan hubungan persaudaraan demi stabilitas jangka panjang di wilayah Maluku.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
