Maluku Ikut Rumuskan Arah Kebijakan Pembangunan Perbatasan Nasional
potretmaluku.id – Pemerintah Provinsi Maluku menyatakan siap memperkuat kerja sama dalam percepatan pembangunan wilayah perbatasan saat menghadiri Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian (Rakorendal) Pengelolaan Batas Wilayah Negara di Sentul, Jawa Barat, Selasa, 18 November 2025.
Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath menghadiri Rakorendal Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI di Hotel Aston Sentul Lake.
Pertemuan ini membahas arah kebijakan penguatan keamanan dan pemerataan pembangunan kawasan perbatasan.
Kegiatan dibuka oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan sekaligus Ketua Pengarah BNPP RI, Djamari Chaniago, bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Kepala BNPP RI.
Dalam arahannya, Tito menegaskan perlunya pengelolaan kawasan perbatasan dengan fokus pada dua dimensi: keamanan dan kesejahteraan.
Ia menyebut wilayah perbatasan merupakan simbol kedaulatan negara, terlebih Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara.
“Perbatasan bukan lagi dipandang sebagai wilayah tertinggal. Pembangunan harus dimulai dari desa dan dari bawah untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” ujar Tito.
Ia juga memaparkan tiga mandat utama BNPP dalam periode 2025–2029, yakni penyelesaian sengketa batas, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), serta pengembangan kawasan perbatasan.
Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2025–2045 diarahkan untuk menjadikan perbatasan sebagai beranda terdepan Indonesia.
Program ini meliputi penguatan pertahanan, peningkatan kesejahteraan, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Untuk mendukung agenda tersebut, BNPP mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,41 triliun pada tahun anggaran 2025.
Mendagri meminta kementerian dan lembaga anggota BNPP memperkuat komitmen dalam mengimplementasikan rencana aksi, termasuk ketepatan lokasi pembangunan, alokasi anggaran, dan jumlah kegiatan.
Ia juga menekankan peran pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam penguatan kelembagaan dan dukungan anggaran untuk pembangunan perbatasan.
Rakorendal kali ini diikuti oleh 18 gubernur atau wakil gubernur, kepala Bappeda provinsi, bupati dan wali kota dari kawasan perbatasan, serta perwakilan kementerian dan lembaga terkait.(TIA
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
