potretmaluku.id – Penyelenggaraan Pilkada secara serentak tahun 2024 akan memakan biaya yang sangat besar. Anggaran negara yang digunakan untuk pesta demokrasi lima tahunan itu memerlukan pengelolaan dan pengawasan penggunaan secara transparan dan akuntabel.
Di Provinsi Maluku, Pemerintah Daerah setempat telah mencairkan 100 persen dana hibah menindaklanjuti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk membiayai Pilkada Maluku 2024.
Dana yang dikucurkan untuk Pilkada yang dilaksanakan secara serentak itu sebesar Rp.178 miliar lebih, atau lebih tepatnya Rp178.575.843.200. Pencairan dana tersebut dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan hingga Pilkada 27 November 2024.
Ketua KPU Provinsi Maluku, M. Shaddek Fuad mengatakan, untuk menghindari kontroversi dan memastikan Pilkada 2024 berjalan secara baik, maka anggaran tersebut akan dikelola secara transparan.
Menurutnya, KPU akan selalu menjaga transparansi dalam setiap tahapan pilkada yang dilaksanakan, termasuk soal pengelolaan dana hibah dari pemerintah sesuai prinsip akuntabilitas.
“Kami akan menjaga transparansi, karena itu kunci untuk menghindari kontroversi dan memastikan Pilkada 2024 berjalan dengan adil dan akuntabel,” kata Shaddek dikonfirmasi via seluler, Rabu (14/8/2024).
Dia menyebut, KPU akan menerapkan sistem mekanisme pelaporan dan pemeriksaan, baik secara internal maupun lembaga pemeriksa eksternal.
Itu menjadi prioritas utama untuk memastikan kepercayaan publik dan integritas pemilihan umum di daerah, khususnya Maluku. Langkah tersebut sebagai upaya menghindari dugaan penyimpangan dan memastikan bahwa setiap aliran dana digunakan sesuai ketentuan.
“Pedoman penyusunan anggaran itu dari KPU, karena lembaga bersifat hirarki dengan berpedoman pada standar-standar biaya yang telah ditentukan,” ujarnya.
Kata dia, inisiatif itu diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilihan dan mengurangi potensi konflik di masa mendatang.
Shaddek juga berharap, Pilkada serentak 2024 di Maluku bisa berlangsung secara adil dan transparan, sebagai cermin demokrasi yang sehat.
“Kami ingin partisipasi aktif dari masyarakat dan semua pihak untuk memastikan pemilihan yang bersih dan bebas dari kecurangan,” tandasnya. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
