potretmaluku.id – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Maluku, Basri Damis mengatakan pinjaman Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku ke PT SMI senilai Rp1,5 triliun, masih sedikit.
Dia menilai, untuk menjawab berbagai masalah di Maluku, Rp1,5 T itu belum cukup. Hal itu disampaikan dalam acara pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) PKB Maluku yang berlangsung di Swiss Belhotel Kota Ambon, Rabu (3/12/2025).
Kata dia, kebijakan fiskal yang ada saat ini sangat menyentuh Maluku. Maluku yang terdiri dari wilayah kepulauan terluar, terdepan dan perbatasan sangat terdampak dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, termasuk kebijakan pemotongan terhadap dana transfer ke daerah.
“Tokoh-tokoh teknokrat kita telah menggagas konsep pembangunan berbasis gugus pulau, tapi yang terjadi adalah kita tidak punya uang. Sehingga ketika fraksi PKB konsultasi soal pemerintah provinsi mau minjam Rp1,5 T, saya bilang sangat sedikit,” ujarnya.
Untuk menjawab berbagai ketimpangan, baik aspek pembangunan infrastruktur maupun ketimpangan sosial dan ekonomi, harus pinjam Rp5 T sampai Rp10 T.
“Maluku ini kaya, punya dua blok migas seperti blok Masela dan blok Seti. Itu bisa mensejahterakan kita,” kata Basri.
Tak hanya itu, Maluku juga memiliki beberapa wilayah pertambangan yang belum terkelola secara baik, seperti di Seram Bagian Barat dan juga di Pulau Buru.
Menurutnya, itu merupakan potensi dahsyat yang dapat dibangun kedepan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku.
“Jika sumberdaya alam kita dikelola secara baik, maka Inshaa Allah Maluku akan maju, mandiri dan sejahtera,” tandas Basri. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
