Kemarau Mulai Mengancam Maluku, DPRD Minta Pemda Bergerak Sebelum Krisis Air Meluas
potretmaluku.id – Ancaman kekeringan dan kebakaran lahan mulai membayangi sejumlah wilayah di Maluku. DPRD Maluku meminta pemerintah daerah tidak menunggu krisis membesar untuk bertindak, terutama dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.
Anggota DPRD Maluku Amiruddin mengatakan tanda-tanda musim kemarau mulai terasa di berbagai daerah. Kondisi tersebut ditandai dengan berkurangnya ketersediaan air hingga munculnya sejumlah titik kebakaran lahan.
“Hampir semua daerah mulai mengalami kekeringan. Kebakaran juga sudah mulai terjadi. Pemerintah harus memiliki langkah cepat agar api tidak meluas, terutama sampai masuk ke kawasan hutan lindung,” kata Amiruddin, Kamis (20/08/2026).
Menurut politisi PAN itu, pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini. Jangan sampai masyarakat baru mendapatkan penanganan ketika sumber air mulai mengering dan kebakaran meluas.
Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah memastikan distribusi air bersih ke wilayah yang mulai mengalami kekurangan air.
Amiruddin meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama pemerintah daerah menyiapkan skema darurat, termasuk penggunaan pompa air dan distribusi air bersih kepada masyarakat.
“Ketersediaan air bersih harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai masyarakat yang sudah menghadapi tekanan ekonomi masih harus dibebani lagi dengan kesulitan memperoleh air,” ujarnya.
Dia juga mendesak Pemerintah Provinsi Maluku segera menginstruksikan seluruh pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino.
Langkah tersebut mencakup pencegahan kebakaran hutan dan lahan, pengamanan sumber air hingga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau.
“Seluruh kepala daerah harus bergerak lebih awal. Jangan menunggu kondisi semakin parah baru melakukan penanganan. Langkah antisipasi jauh lebih penting agar dampak kemarau panjang bisa diminimalkan,” tegas anggota DPRD dapil SBB itu.
Dorongan DPRD tersebut sejalan dengan peringatan dini BMKG terkait perkembangan musim kemarau di Maluku. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas III Maluku, Makhfu Hidayat, menyampaikan seluruh wilayah Maluku kini telah memasuki musim kemarau.
Berdasarkan analisis iklim terbaru, fenomena El Nino yang berada pada kategori kuat diperkirakan masih meningkat hingga kategori sangat kuat pada 2026.
BMKG mencatat anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 pada periode Mei-Juli 2026 mencapai 1,59 atau berada pada kategori El Nino kuat.
Sementara Dipole Mode Index (DMI) diproyeksikan bergerak menuju fase positif pada September hingga Desember 2026. Kombinasi kedua fenomena tersebut diperkirakan berpotensi mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah Maluku.
Ancaman kekeringan juga terlihat dari durasi hari tanpa hujan (HTH). BMKG mencatat kategori HTH di Maluku berada mulai sangat pendek hingga sangat panjang.
Durasi terpanjang tercatat di Stasiun Meteorologi Kuffar Geser, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mencapai 53 hari tanpa hujan.
Curah hujan pada Juli 2026 juga berada pada kategori rendah, yakni berkisar 0-100 milimeter per bulan dengan sifat hujan didominasi di bawah normal.
Kondisi tersebut diperkirakan masih berlangsung hingga November 2026, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada September.
BMKG meminta pemerintah daerah memperkuat mitigasi, termasuk menyesuaikan pola tanam pertanian, mengelola cadangan air, mencegah kebakaran hutan dan lahan serta memanfaatkan informasi cuaca dan Zona Potensi Penangkapan Ikan (ZPPI) bagi nelayan.
Bagi DPRD Maluku, peringatan tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah untuk bergerak lebih cepat. Sebab, jika tidak diantisipasi sejak awal, kemarau berpotensi tidak hanya mengganggu ketersediaan air, tetapi juga pertanian, lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
