potretmaluku.id – Regenerasi tenaga penyuluh pertanian di Maluku dinilai mulai mendesak. Sejumlah penyuluh memasuki masa pensiun, sementara penggantinya belum seluruhnya tersedia. DPRD Maluku meminta kekosongan tersebut segera diisi agar pendampingan kepada petani tidak terputus.
Ketua Komisi II DPRD Maluku, Irawadi, mengatakan keberadaan penyuluh sangat menentukan keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Penyuluh menjadi tenaga yang langsung mendampingi petani di lapangan, sehingga kekurangan SDM dapat berdampak terhadap produktivitas.
Hal itu disampaikan usai Komisi II menggelar pertemuan dengan Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Balai Wilayah Sungai Maluku, balai pertanian, Bulog hingga Balai Karantina Maluku. “Maluku ke depan harus ada progres yang baik, ada peningkatan produksi hasil pertanian dan perkebunan,” kata Irawadi, kemarin.
Menurutnya, persoalan regenerasi semakin penting setelah adanya kebijakan pemerintah pusat yang menarik pengelolaan tenaga penyuluh pertanian ke kementerian. Dalam proses tersebut, sejumlah penyuluh di Maluku telah memasuki masa pensiun.
Komisi II meminta pemerintah segera mencari solusi agar kekosongan tenaga penyuluh tidak mengganggu petani. “Komisi merekomendasikan agar secepatnya ini diganti, dipenuhi dengan putra-putra daerah Maluku,” tegasnya.
Irawadi menyebut Maluku memiliki banyak lulusan bidang pertanian yang dapat diberdayakan. Karena itu, kebutuhan penyuluh menurutnya tidak semata-mata harus dilihat dari skema perekrutan PNS atau PPPK.
“Di luar dari sistem perekrutan PNS atau PPPK atau apa pun namanya, yang harus digarisbawahi adalah putra-putra Maluku,” ujarnya.
Selain tenaga penyuluh, Komisi II juga mendorong penguatan komoditas unggulan Maluku, terutama kelapa dan pala. Salah satu rencana yang mendapat perhatian adalah pembangunan pabrik pengolahan kelapa di Maluku Tengah dengan nilai investasi sekitar Rp500 miliar.
Irawadi mengatakan, sebelumnya Komisi II telah menyampaikan aspirasi pengembangan sektor pertanian Maluku kepada Menteri Pertanian Amran Sulaiman pada 22 Januari 2026.
Dari komunikasi tersebut, Maluku memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp350 miliar. Namun, pengelolaan anggaran dilakukan pemerintah pusat melalui kementerian dan balai teknis di daerah.
“Terakhir realisasinya ada di angka Rp 222 miliar yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Maluku. Termasuk pengembangan pala, kelapa dan lainnya,” jelasnya.
Program pengembangan pertanian juga akan dilanjutkan pada 2027, termasuk pembangunan kebun sumber benih kelapa. Sekitar 2.500 pohon kelapa direncanakan dikembangkan di Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar dan Buru Selatan.
“Salah satu kriterianya, kelapa itu sudah berumur di atas 20 tahun. Kemudian akses menuju lokasi pembibitan juga harus tersedia,” katanya.
Menurut Irawadi, peningkatan produksi harus dibarengi infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi dan jalan produksi. Dengan begitu, hasil pertanian tidak hanya meningkat, tetapi akses petani menuju sentra produksi juga semakin baik.
Komisi II juga menyoroti peluang ekspor pala dan cengkih. Komoditas tersebut dinilai memiliki pasar luar negeri, tetapi sebagian hasil produksi masih diekspor melalui daerah lain.
“Produksi pertanian kita cukup menjanjikan, lebih-lebih pala dan cengkih yang diekspor ke luar negeri. Cuma masalahnya tidak langsung dari Maluku,” ungkapnya.
Karena itu, DPRD mendorong penguatan sektor pertanian dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari ketersediaan penyuluh, produksi, infrastruktur hingga pengolahan dan pemasaran. Dengan rantai usaha yang lebih kuat, nilai ekonomi komoditas unggulan diharapkan lebih banyak dinikmati petani dan masyarakat Maluku. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
