Jubir Pemkot Bantah Isu Pakaian Dinas Pj. Walikota Seharga 400 Juta
potretmaluku.id – Juru Bicara Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Ronald H Lekransy kembali mengklarifikasi pemberitaan terkait dengan anggaran pengadaan pakaian dinas Penjabat (Pj) Walikota Ambon Tahun 2023, seharga Rp.400 juta per pasang.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon itu mengakui, memang benar pakaian dinas penjabat kepala daerah itu difasilitasi oleh Pemkot Ambon, karena Undang-undang (UU) menjamin itu.
“UU menjamin fasilitas untuk kepala daerah, baik terkait gaji, tunjangan, biaya sarana dan prasarana, sarana mobilitas dan biaya operasional. Tapi informasi harga Rp.400 juta per pasang itu tidak benar,” jelas Ronald, Sabtu (15/6/2024).
Menyangkut hal tersebut, semua tahapan pengusulan program/kegiatan dan anggaran di pemkot sudah prosedural, karena melalui suatu tahapan pembahasan Bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ambon sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah (APBD) di tahun berjalan.
“Artinya bahwa usulan anggarannya sudah melalui verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah,” terangnya.
Plt Kepala Diskominfo Kota Ambon itu menyampaikan, penjelasan dan klarifikasi menyangkut anggaran untuk pakaian dinas Pj. Walikota itu juga pernah disampaikan ke publik beberapa waktu lalu, sehingga tidak perlu lagi ada opini diluar fakta yang sebenarnya.
Kata dia, setiap pemanfaatan anggaran pemerintah itu ada tahapan-tahapan pemeriksaan secara normatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dan tahapan itu sudah dilalui oleh pemkot,” imbuh Ronald.
Sebagaimana dijelaskan Kepala Bagian Umum Setda Kota Ambon, Herman Tetelepta, pernah menjelaskan soal anggaran penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah, dimana terdapat dua item belanja yang terdiri atas belanja jahit pakaian dinas dan atribut kepala daerah, serta belanja kain, yaitu berupa bahan.
Untuk belanja kain, lanjut dia, itu dibelanjakan dari UMKM atau para pengrajin. Misalnya kelompok tenun ikat Mayar di Wayame. Mereka yang menjadi penyedia kain tenun.
“Khusus untuk kunjungan, pameran, atau Expo diluar daerah, ada kain khas dari daerah tersebut yang dibeli. Selain untuk kenang-kenangan, juga akan dibuatkan pakaian untuk kepala daerah,” terangnya.
Untuk dua item tersebut, belanja penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah, berjumlah Rp.197.321.848. Sementara belanja kain sebesar Rp.74.353.342, itu untuk kepentingan expo dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka totalnya mencapai Rp.272.676.290.
“Jadi angka tersebut, sudah termasuk PPH dan PPN. Sehingga tidak menghabiskan pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp.400 jt,” tutur dia.
Kata Ronald, semua pihak pasti sepakat bahwa bahwa kepala daerah merupakan representasi atau citra dari pemerintah, maka dalam penampilannya di hadapan publik harus rapi, baik, dan sopan.
Untuk mendapatkan penampilan seperti itu, tentu kualitas pakaian dan atribut kepala daerah perlu diperhatikan, dan sudah pasti akan berpengaruh pada anggaran yang disediakan.
“Sekali lagi saya tegaskan, tidak benar pakaian dinas yang diadakan untuk pejabat kepala daerah Kota Ambon Tahun 2023 seharga Rp.400 juta untuk satu pasang,” tegasnya.
“Kami berharap, penjelasan ini dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat supaya tidak ada multi tafsir terhadap pemanfaatan anggaran,” tambah Ronald. (HAS)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
