Gaji PPPK Paruh Waktu di Maluku Tengah Disepakati Rp 2,5 Juta per Bulan
potretmaluku.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan DPRD setempat menyepakati besaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu sebesar Rp 2,5 juta per bulan. Kesepakatan itu dicapai dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku Tengah.
Ketua DPRD Maluku Tengah Herry MC Haurissa mengatakan kesepakatan tersebut menjadi bentuk kepastian mengenai penghasilan PPPK paruh waktu yang selama ini bertugas di berbagai sektor pelayanan publik.
“Hari ini kami Banggar dan TAPD telah menyepakati pembayaran gaji PPPK paruh waktu sebesar Rp 2,5 juta per bulan,” kata Haurissa melalui keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Jumat, 4 September 2026.
Menurut Haurissa, anggaran untuk membiayai pembayaran tersebut bersumber dari tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) lebih dari Rp 60 miliar yang diterima Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dari pemerintah pusat.
“Tambahan anggaran tersebut kami alokasikan untuk pembayaran gaji rekan-rekan PPPK paruh waktu sesuai besaran yang telah disepakati,” ujarnya.
Haurissa mengapresiasi Bupati Maluku Tengah Zulkarnain Awat Amir dan jajaran pemerintah daerah yang telah mengupayakan tambahan DAU untuk mendukung pembiayaan penghasilan PPPK paruh waktu.
Ia berharap kesepakatan tersebut dapat segera ditindaklanjuti melalui mekanisme penganggaran dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku sehingga pembayaran dapat direalisasikan.
Dengan demikian, nominal Rp 2,5 juta per bulan yang disepakati pemerintah daerah dan DPRD masih perlu ditindaklanjuti sebelum diterima para PPPK paruh waktu.*(TIA)
Penulis :
Editor :
