Evaluasi 100 Hari Kerja Gubernur Maluku, Ikhsan Tualeka: Langkah Nyata Belum Terlihat

Seratus hari masa pemerintahan Gubernur Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath di Maluku telah berlalu. Namun sejumlah persoalan mendasar dinilai belum mendapatkan perhatian serius. Dari Bangkok, Thailand, Pegiat Perubahan Sosial, Ikhsan Tualeka, menyampaikan evaluasinya. Berikut petikan wawancaranya.

Apa pantauan Anda terhadap kinerja pemerintahan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath dalam seratus hari pertama ini?

Saya cenderung melihat penilaian dalam rentang 100 hari memang kurang proporsional, mengingat masa jabatan kepala daerah berlangsung lima tahun. Namun periode awal itu tetap penting sebagai momen membangun psikologi kolektif, untuk menginspirasi perubahan dan membentuk kepercayaan publik.

Sayangnya, saya belum melihat ada capaian berarti selama masa itu. Beberapa persoalan krusial bahkan belum disentuh secara serius, padahal sebelumnya dijanjikan sebagai prioritas utama.

Contohnya?

Pertama soal kemiskinan. Ini ironi sebenarnya. Gubernur dan Wakil Gubernur menjanjikan pengentasan kemiskinan sebagai prioritas, tetapi hingga hari ini belum ada langkah signifikan, baik dalam kebijakan maupun program yang benar-benar menyentuh masyarakat miskin secara langsung.

Padahal Maluku masih tercatat sebagai provinsi keempat termiskin di Indonesia. Bahkan beberapa daerahnya mengalami kemiskinan ekstrem. Saya belum melihat inisiatif konkret yang bisa menjadi solusi jangka pendek maupun panjang.

Bagaimana dengan aspek birokrasi?

Itu catatan kedua saya. Seratus hari seharusnya bisa menjadi pintu masuk untuk mendorong reformasi birokrasi. Namun, nyatanya, praktik-praktik lama masih bertahan. Proyek yang tidak memberi manfaat langsung ke publik tetap dijalankan, bahkan terkesan hanya menguntungkan segelintir pihak.

Kinerja organisasi perangkat daerah juga belum menggembirakan. Banyak OPD masih bekerja secara administratif, tanpa semangat kewirausahaan atau inovasi. Perlu perubahan budaya kerja secara menyeluruh agar birokrasi bisa menjadi motor pembangunan.

Lalu bagaimana dengan program-program prioritas yang mereka gaungkan saat kampanye?

Itu juga belum terealisasi. Pembangunan pelabuhan terpadu atau upaya memperkuat konektivitas antarwilayah belum menunjukkan hasil konkret. Memang ada lobi ke pemerintah pusat, tapi lebih banyak bersifat simbolik. Masyarakat belum merasakan dampaknya secara nyata.

Isu stunting termasuk salah satu prioritas nasional. Apa pandangan Anda terhadap penanganan masalah ini di Maluku?

Program pengentasan stunting yang dijanjikan masih sangat lemah. Bahkan saya cenderung melihat tidak ada pendekatan yang jelas dalam 100 hari pertama ini. Dana yang dialokasikan lebih banyak untuk kegiatan administratif dibanding intervensi langsung di masyarakat. Ini harus dikoreksi segera.

Apakah Anda melihat peluang perbaikan ke depan?

Tentu. Tapi itu butuh langkah konkret dan terukur. Mereka perlu menyusun roadmap pembangunan jangka pendek dan menengah. Buat program kerja satu tahun, tiga tahun, hingga lima tahun ke depan yang realistis, dan pastikan sektor prioritas seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta konektivitas antarwilayah mendapat perhatian utama.

Perlu juga pelibatan kalangan akademisi dan praktisi lokal dalam merumuskan indikator capaian yang jelas dan transparan. Kepala daerah tidak bisa berjalan sendiri harus mampu menggerakkan mesin birokrasi.

Apa strategi yang paling mendesak menurut Anda?

Percepatan penanggulangan kemiskinan dan stunting. Ini dua hal mendasar yang mesti diprioritaskan. Anggaran harus dialihkan lebih banyak ke program-program yang langsung menyentuh warga. Jangan lagi habis hanya untuk rapat atau perjalanan dinas.

Saya juga menyarankan melibatkan LSM, tokoh adat, tokoh agama, hingga pemuda dalam pelaksanaan program sosial. Gunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.

Bagaimana dengan birokrasi? Reformasi ASN sering menjadi persoalan klasik.

Itu harus segera dilakukan. Evaluasi kinerja semua kepala dinas dan pejabat eselon harus berbasis capaian, bukan kedekatan politik. Terapkan sistem merit. Gunakan e-Government untuk mendorong transparansi pengadaan dan pelayanan publik.

Lebih jauh lagi, ASN perlu diposisikan sebagai agen perubahan. Kalau bisa, dorong mereka menjadi pelaku wirausaha sosial. Kita butuh birokrasi yang tidak hanya menjalankan rutinitas, tapi juga punya jiwa inovatif.

Apa yang dibutuhkan untuk memperkuat soliditas kepemimpinan?

Pertama, singkirkan mereka yang hanya membawa agenda pribadi dan bisa merusak harmoni pemerintahan. Gubernur dan wakilnya harus tampil kompak dan memperlihatkan kesatuan visi kepada publik.

Mereka juga bisa membentuk tim komunikasi strategis yang solid, untuk menjembatani kerja pemerintah dengan persepsi masyarakat. Komunikasi publik yang konsisten itu penting, bisa belajar dari model kepemimpinan di daerah lain, seperti Maluku Utara atau Jakarta.

Bagaimana mendorong percepatan proyek strategis?

Gubernur perlu memfokuskan perhatian pada proyek unggulan seperti pelabuhan logistik, konektivitas antar-pulau, dan pengembangan kawasan industri perikanan. Itu semua bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Maluku.

Lobi ke pusat dan dunia usaha juga harus dilakukan lebih aktif. Maluku harus diposisikan sebagai poros maritim timur Indonesia. Jadi, bukan hanya soal proyek, tetapi membangun ekosistem ekonomi yang bernilai tambah.

Apa peran masyarakat dalam proses ini?

Dialog publik perlu diperkuat. Pemimpin harus hadir langsung di lapangan, bukan hanya dari balik meja atau sibuk bolak-balik Jakarta–Ambon. Forum konsultasi daerah yang melibatkan tokoh adat, perempuan, pemuda, dan pengusaha lokal bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat.

Terakhir, bagaimana membangun citra pemerintahan yang bersih dan merakyat?

Gubernur harus menunjukkan keberanian menolak segala bentuk nepotisme, suap jabatan, dan proyek fiktif. Semua praktik koruptif harus disapu bersih. Laporan kinerja harus dipublikasikan secara terbuka, baik melalui media lokal maupun kanal digital.

Gaya kepemimpinan juga mesti berubah. Harus merakyat, solutif, bukan elitis dan simbolik. Masyarakat ingin pemimpin yang bisa mereka percaya dan rasakan kehadirannya.

Apakah Anda masih optimistis terhadap pemerintahan Hendrik Lewerissa dan Abdullah Vanath?

Saya tetap percaya, dengan pengalaman mereka baik di legislatif maupun eksekutif, mereka bisa berubah dan menerima kritik secara terbuka. Maluku membutuhkan pemimpin yang mampu belajar dan memperbaiki diri. Kalau langkah-langkah strategis ini dijalankan konsisten, bukan hanya pemerintahan mereka yang berhasil, tapi mereka juga akan meninggalkan jejak kepemimpinan yang kuat untuk masa depan Maluku.(ZAI)

IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi