DPRD Maluku Soroti Penertiban Pedagang Pasar Mardika
potretmaluku.id – Penataan kawasan Pasar Mardika Ambon dinilai tidak akan efektif jika hanya mengandalkan penegakan aturan.
Pemerintah diminta memahami alasan ekonomi yang membuat pedagang tetap memilih berjualan di luar area yang telah ditentukan.
Wakil Ketua DPRD Maluku Johan Johanis Lewerissa mengatakan sebagian pedagang memilih lokasi di luar gedung pasar karena lebih mudah mendapatkan pembeli.
Pilihan itu juga dipengaruhi kebiasaan konsumen yang cenderung berbelanja di tempat yang mudah dijangkau.
“Kebijakan untuk mengatur pedagang agar berjualan sesuai aturan sudah dilakukan sejak lama. Tetapi para pedagang juga memiliki pemikiran dan kepentingan yang berbeda-beda sehingga tidak semuanya dapat langsung mengikuti aturan yang telah ditetapkan,” kata Lewerissa kepada wartawan di Kantor DPRD Maluku, Jumat, 5 Juni 2026.
Menurut dia, kondisi tersebut mendorong munculnya lapak di area yang tidak sesuai peruntukannya. Aktivitas itu kemudian berdampak pada kemacetan dan mengurangi fungsi ruang publik di sekitar pasar.
Lewerissa mengatakan pemerintah provinsi dan Pemerintah Kota Ambon perlu menjalankan penataan secara persuasif dan berkelanjutan.
Pendekatan tersebut diperlukan agar pedagang memahami alasan penertiban sekaligus memiliki kepastian mengenai lokasi berjualan.
Dia menegaskan trotoar harus dikembalikan sebagai ruang bagi pejalan kaki dan tidak digunakan sebagai tempat berjualan.
“Pemerintah perlu terus melakukan pendekatan kepada pedagang agar memahami pentingnya menjaga ketertiban serta kerapian kawasan pasar,” ujarnya.
Lewerissa menilai kepatuhan terhadap aturan penempatan pedagang akan membuat kawasan pasar lebih tertata. Ruang publik, kata dia, juga dapat kembali digunakan sesuai fungsinya.
Selain penataan pedagang, Lewerissa menyoroti keamanan barang dagangan di dalam gedung Pasar Mardika. Sejumlah pedagang, menurut dia, mengeluhkan kehilangan barang yang disimpan di dalam pasar.
Dia meminta pengelola pasar dan instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas yang telah disediakan pemerintah. Sistem keamanan juga perlu dipastikan berjalan secara rutin dan optimal.
“Fasilitas yang sudah disediakan pemerintah harus dijaga dan diawasi dengan baik. Pengelola maupun dinas terkait harus rutin memantau kondisi gedung dan memastikan sistem pengamanan berjalan optimal,” katanya.
Lewerissa meminta dinas yang menangani perdagangan lebih aktif mengawasi pengelolaan pasar. Menurut dia, keberadaan pemerintah diperlukan untuk memastikan fasilitas pasar berfungsi dan aktivitas perdagangan berlangsung tertib.
“Dinas terkait harus hadir untuk memastikan pasar berjalan dengan baik karena yang setiap hari beraktivitas di sana adalah para pedagang dan masyarakat,” kata Lewerissa.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
