DPRD Maluku – Bappenas Bahas Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon
DPRD, kata dia, siap mendukung proses sosialisasi Pergub, bahkan mendorong agar regulasi ini ditingkatkan menjadi peraturan daerah (Perda). Usulan peningkatan status regulasi ini strategis karena Perda memiliki legitimasi yang lebih kuat dan melibatkan legislatif dalam proses pembentukan.
“Kalau dipandang perlu, peraturan gubernur ini harus ditingkatkan menjadi peraturan daerah agar komitmen pembangunan berkelanjutan bisa menjadi kesepakatan semua pihak di Provinsi Maluku,” jelas Asis.
Dokumen Rencana Aksi Iklim Sudah Rampung
Direktur Lingkungan Hidup Bappenas, Nizhar Marizi, memberikan update positif bahwa dokumen rencana aksi iklim untuk Maluku telah rampung dan kini sedang dalam proses sinkronisasi serta harmonisasi di Biro Hukum pemerintah daerah. Tahap ini menunjukkan bahwa rencana sudah memasuki fase implementasi.
“Program ini memang jangka panjang. Dampaknya juga kita lihat dalam jangka panjang, misalnya curah hujan yang sudah berubah polanya. Karena itu, petani juga perlu penyesuaian pola tanam agar tidak lagi mengalami gagal panen akibat hujan deras saat masa panen,” kata Nizhar.
Penjelasan Nizhar ini menyoroti realitas perubahan iklim yang sudah terjadi dan membutuhkan adaptasi konkret. Perubahan pola curah hujan bukan lagi prediksi, melainkan kenyataan yang harus direspons dengan penyesuaian praktik pertanian.
Menurut Nizhar, peningkatan kapasitas petani menjadi salah satu fokus utama program adaptasi iklim. Hal ini penting agar sektor pertanian dan pangan tetap bertahan di tengah perubahan cuaca ekstrem yang kian tidak menentu.
Pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa adaptasi perubahan iklim bukan hanya soal teknologi dan infrastruktur, tetapi juga capacity building bagi masyarakat yang terdampak langsung. Petani sebagai garda terdepan ketahanan pangan perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan adaptif.
Program adaptasi ini juga strategis mengingat Maluku sebagai wilayah kepulauan memiliki kerentanan tinggi terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut dan perubahan pola cuaca.
Harapan Sinergi Multipihak
Audiensi ini diharapkan memperkuat sinergi multipihak dalam mewujudkan Maluku yang tangguh menghadapi perubahan iklim, sekaligus memastikan pembangunan berkelanjutan yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Visi ini membutuhkan komitmen jangka panjang dari semua stakeholder.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, legislatif, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan implementasi program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Forum seperti ini diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam membangun konsensus multipihak.
Keberhasilan Maluku dalam mengimplementasikan pembangunan rendah karbon akan menjadi contoh penting bagi wilayah kepulauan lainnya di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam menghadapi perubahan iklim.(*/ASH)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
