DPRD Maluku – Bappenas Bahas Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon
potretmaluku.id – Ruang paripurna DPRD Provinsi Maluku menjadi venue penting bagi diskusi strategis tentang masa depan pembangunan berkelanjutan pada Minggu, 15 September 2025.
Atmosfer diskusi yang serius menyelimuti forum yang menghadirkan representasi dari pemerintah pusat, legislatif daerah, hingga organisasi masyarakat sipil.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Fraksi PKS, Abdullah Asis Sangkala, tampak antusias menyambut kedatangan delegasi dari Jakarta. Kehadirannya bersama sejumlah anggota Komisi II menunjukkan keseriusan DPRD dalam merespons isu-isu lingkungan yang kian mendesak.
Pertemuan ini bukan sekadar formalitas koordinasi antar-lembaga, melainkan upaya konkret membangun sinergi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang sudah mulai dirasakan dampaknya di Maluku. Para peserta yang hadir membawa perspektif berbeda namun dengan tujuan yang sama: pembangunan yang berkelanjutan.
Audiensi Strategis tentang Pembangunan Rendah Karbon
Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar audiensi bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim”.
Forum ini juga dihadiri sejumlah lembaga swadaya masyarakat (NGO) yang fokus pada isu lingkungan hidup.
Sangkala menegaskan komitmen lembaganya untuk memastikan setiap pembangunan di Maluku memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Pernyataan ini mengisyaratkan perubahan paradigma pembangunan dari yang sebelumnya lebih fokus pada pertumbuhan ekonomi semata.
“Kita menerima Bappenas dan NGO yang konsen masalah lingkungan, dan tentu banyak masukan bagi kami Dewan untuk memastikan pembangunan yang ramah lingkungan, pembangunan yang berorientasi rendah karbon, serta menjamin keberlanjutan di masa depan,” kata Sangkala.
Audiensi ini menjadi momentum penting bagi Maluku untuk menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan komitmen nasional dalam mitigasi perubahan iklim. Keterlibatan NGO juga menunjukkan pendekatan yang inklusif dan partisipatif.
Tantangan Lingkungan yang Kian Nyata di Maluku
Sangkala menjelaskan bahwa isu lingkungan seperti perubahan iklim, curah hujan ekstrem, gelombang laut tinggi, persoalan sampah, energi, hingga dampak aktivitas pertambangan kini menjadi perhatian serius masyarakat. Daftar tantangan ini menunjukkan kompleksitas permasalahan lingkungan yang dihadapi Maluku.
“Dewan harus punya komitmen kuat untuk memastikan pembangunan apapun yang dilakukan di Maluku tidak merusak lingkungan. Komitmen hari ini akan memberi manfaat jangka panjang bagi anak cucu kita agar bisa menikmati lingkungan yang sehat, sekaligus menopang sektor ekonomi, pertanian, dan perikanan,” tegasnya.
Pernyataan ini mencerminkan pemahaman holistik bahwa perlindungan lingkungan bukan penghambat pembangunan, melainkan fondasi bagi keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Sektor-sektor strategis Maluku seperti pertanian dan perikanan sangat bergantung pada kualitas lingkungan.
Dalam kesempatan tersebut, Sangkala juga mengungkapkan adanya kerja sama antara pemerintah daerah dengan Low Carbon Development Initiative (LCDI) dalam penyusunan peraturan gubernur (Pergub) tentang pembangunan rendah karbon. Kolaborasi ini menunjukkan keseriusan dalam menerjemahkan komitmen menjadi regulasi konkret.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
