Amboina

Dinas PPKB Ambon Targetkan Pendataan Keluarga Berencana Tuntas 31 Mei

potretmaluku.id – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Ambon Welly Patty menargetkan pendataan Keluarga  Berencana (KB) selesai pada akhir Mei 2021 mendatang, karena sesuai jadwal semuanya harus diselesaikan pada tanggal 31 Mei.

“Tujuan digelarnya pendataan keluarga ini, tak lain untuk dijadikan rujukan sumber perencanaan kependudukan dan juga data keluarga. Data itu kemudian akan dimanfaatkan pemerintah untuk perencanaan, intervensi program KB dan pengendalian penduduk secara nasional, termasuk Kota Ambon,” ujar Welly kepada wartawan di Ambon, Rabu (7/4/2021).

Menurut dia, di Kota Ambon sendiri sementara dilakukan pendataan oleh 400 kader pendata yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan dari BKKBN Pusat maupun Provinsi. Pendataan kali ini tentunya berbeda, karena semuanya dilakukan menggunakan aplikasi smartphone.

“Agar pendataan di Kota Ambon ini valid, maka selain smartphone, tim pendata juga menggunakan formulir pendataan. Pendataan itu berbasis by name by address yang kemudian diinput ke pusat,” ungkapnya.

Agenda ini, kata Welly, dilakukan lima tahun sekali, sehingga tim perlu dibekali dengan formulir juga. Agar bisa memverifikasi kembali data yang diambil.

“Kita harus pakai formulir juga agar data yang dihasilkan itu baik dan dapat dipergunakan untuk intervensi program pusat maupun daerah,” terangnya.

Dia katakan, pendataan ini dilakukan secara serentak di seluruh desa/kelurahan yang ada di Kota Ambon. Pendataan dilakukan setiap hari. Tim pendataan itu terdiri dari pengelola data, manager data, supervisor dan juga kader pendata.

Agenda lima tahunan tersebut, disebutnya, harusnya dilakukan pada tahun 2020. Namun, karena situasi pandemi, maka sesuai asil rapat koordinasi dengan BKKBN, Pendataan Keluarga akan baru dimulai pada April 2021.

“Kegiatan ini serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia pada 1 April kemarin. Jatah untuk Kota Ambon sendiri sebanyak 68 ribu kepala keluarga (KK) yang harus di data,” tuturnya.

Welly menyebutkan, pendataan dilakukan untuk basis data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga.

“Untuk itu, penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana, dan program pembangunan lainnya,” pungkasnya.(PM-03)

 


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button