BPN Maluku Evaluasi Kinerja Pertanahan di Kabupaten Buru, Soroti PTSL dan Tunggakan Layanan
potretmaluku.id – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku mengevaluasi pelaksanaan program dan pelayanan pertanahan di Kabupaten Buru menjelang akhir Semester I Tahun Anggaran 2026. Evaluasi tersebut menyoroti percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian tunggakan layanan, serta penyerapan anggaran.
Evaluasi berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, Senin, 29 Juni 2026. Kegiatan itu melibatkan Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) dari Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran serta Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Provinsi Maluku.
Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Maluku, Juliana J. Salhuteru, mengatakan sebagian besar capaian kinerja kantor pertanahan berkaitan dengan tugas bidang tersebut. Menurut dia, sekitar 70–80 persen capaian kinerja, terutama yang terkait dengan program strategis nasional seperti PTSL dan administrasi pertanahan, berada dalam lingkup Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran.
Karena itu, ia meminta jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buru mempercepat realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran. Langkah tersebut diperlukan agar target kinerja tahun anggaran 2026 dapat tercapai.
Juliana juga menekankan perlunya strategi khusus untuk menyelesaikan PDDM. Setiap kantor pertanahan, kata dia, memiliki karakteristik, potensi, dan kendala yang berbeda sehingga penyelesaiannya perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing satuan kerja.
Ia menilai koordinasi antara Subbagian Tata Usaha dan seluruh seksi teknis menjadi faktor penting untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan mencapai target tanpa tunggakan (zero tunggakan).
Juliana turut mengingatkan agar permasalahan pelayanan pertanahan yang pernah terjadi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), termasuk di Kabupaten Sleman, tidak terulang di daerah lain.
Menurut dia, seluruh layanan pertanahan perlu mendapat pembinaan dan pengawasan agar tidak menyisakan tunggakan PDDM. Kualitas pelayanan di loket, ujarnya, juga menjadi cerminan kinerja dan citra institusi.
Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kanwil BPN Maluku, Petrus Saija, mengatakan pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin setiap bulan. Pengawasan tersebut ditujukan untuk memastikan program di bidang penataan dan pemberdayaan berjalan sesuai target.
Dalam evaluasi itu, Petrus juga meminta percepatan pelaksanaan Program Akses Reforma Agraria. Ia menyoroti perlunya penyelesaian kendala di lapangan dan penyelarasan target kerja agar seluruh program rampung sebelum akhir Tahun Anggaran 2026.
Petrus mengapresiasi semangat kerja dan kekompakan jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buru. Ia berharap koordinasi antarpelaksana program dapat terus diperkuat agar manfaat kegiatan pertanahan dapat dirasakan masyarakat.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buru, Erik Helaha, menerima kunjungan tim evaluasi tersebut di ruang rapat kantor setempat.*(TIA)
Penulis :
Editor :
