potretmaluku.id – Anggota Komisi IV DPR RI mempertanyakan progres atau kemajuan terkait Maluku seagai Lumbung Ikan Nasional (LIN), saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, yang dihadiri langsung Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, Sekjen KKP dan para Dirjen Eselon I pada Ruang Rapat Komisi IV, di Gedung Nusantara V ini, dipimpin Anggia dari Fraksi PKB, Kamis (23/9/ 2021).
“Dari tadi saya buka-buka dalam rencana ini, tidak ada satupun nomenklatur dari lembar pertama sampai ke lembar terakhir, yang ada cantolan soal LIN ini,” tegas Saadiah.
Menurut legislator asal daerah pemilihan Maluku ini, pertama dia mau menanyakan dulu, apa kabar regulasi tentang LIN? Lalu sudah sejauh mana Peraturan Presidennya?
“Beberapa kali rapat di Komisi IV, dalam kesimpulan rapatnya kami minta agar regulasi tentang LIN itu di percepat. Saya minta nanti ada jawaban secara lisan juga dari Pak Menteri. Lalu bagaimana grand desain dan blue printnya mengenai LIN ini,” tandas Saadiah.
Dia menyebutkan, apakah penting dan perlu Komisi IV melakukan Fokus Group Diskusi (FGD) lagi soal LIN ini. Kalau itu penting, Saadiah meminta ada FGD khusus.
“Kenapa? Karena ini adalah program strategis nasional yang disampaikan oleh presiden. Dari Presiden SBY hingga Presiden Jokowi, setiap datang ke Maluku pasti menyampaikan soal LIN. Bertahun-tahun hingga hari ini. Kami mendapatkan informasi sudah ada perhatian dari pemerintah, tapi kita perlu secara sungguh-sungguh,” bebernya.
Di bulan November, kata Saadiah, ada launchingnya. Dan Menteri KKP disebut-sebut, ikut pencanangan dan peletakan batu pertama pembangunan Ambon New Port yang akan dilaunching di bulan November. “Bagaimana goodwill sendiri di program KKPnya. Di situ ada program LIN. Apakah masuk di dalam anggarannya KKP ataukah di mana? Di Menko Maritim ataukah di mana? Karena saya belum menemukannya di sini?” tanya dia.
Selanjutnya, Saadiah menilai, terkait dengan LIN ini, tentulah membutuhkan SDM yang unggul, untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Khususnya anak-anak nelayan dan pelaku utama yang menjadi operator, yang dihasilkan oleh pendidikan vokasi.
“Di SUPM Ambon. Pak Menteri informasinya SUPM dan sekolah-sekolah vokasi akan ditutup ya? Digabung dengan politeknik ya? Di Maluku SUPM ada Politekniknya. Dan saya minta SUPMnya jangan ditutup. Pak Menteri dilanjutkan saja. Karena di situ outputnya SDM yang bisa untuk operator-operator di level bawah,” ucapnya.
Dan untuk level Politekniknya itu, tambah Saadiah, untuk daerah-daerah industri, yang mungkin dilatih untuk itu. “Dalam kunjungan saya ke SUPM itu saya mendapatkan aspirasi seperti itu. SUPM dilanjutkan Politeknik dilanjutkan. Hanya hingga hari di Poltek itu belum ada koordinasi dengan kementerian terkait apakah itu di dirjen Diktinya atau di mana?” tutupnya.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
