potretmaluku.id – Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa meminta pengelolaan kekayaan alam dan anggaran daerah tidak berhenti pada angka, proyek maupun statistik.
Kata dia, di usia ke-81 Provinsi Maluku, seluruh potensi tersebut harus mampu dikonversi menjadi lapangan kerja, nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan saat memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 Provinsi Maluku di Lapangan Merdeka, Ambon, Rabu (19/8/2026).
Menurutnya, momentum HUT Provinsi Maluku harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan sekaligus memastikan arah pembangunan ke depan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ketika kita memperingati Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku, kita tidak boleh berhenti pada seremoni semata. Hari ulang tahun harus menjadi momentum bagi kita untuk melihat ke belakang dengan rasa hormat, melihat hari ini dengan penuh tanggung jawab, dan menatap masa depan dengan keberanian,” ujar Hendrik.
Dia menilai, Maluku memiliki sumber daya alam dan potensi wilayah yang besar. Namun, potensi tersebut harus dikelola melalui transformasi ekonomi agar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pariwisata, industri pengolahan, UMKM dan ekonomi kreatif dinilai menjadi bagian penting untuk memperkuat struktur ekonomi daerah.
“Maluku harus menjadi provinsi kepulauan yang maju, produktif, berdaya saing, dan sejahtera. Kita harus menciptakan lapangan kerja dan memperbesar nilai tambah bagi masyarakat,” tegasnya.
Dia menyebut, sejumlah agenda strategis juga harus terus dikawal, termasuk pengembangan Blok Masela, penyelesaian Bendungan Way Apu, Maluku Integrated Port, perjuangan RUU Daerah Kepulauan serta hilirisasi sumber daya alam.
Bagi dia, keberhasilan pembangunan bukan sekadar dilihat dari seberapa besar sumber daya yang dimiliki Maluku, melainkan seberapa jauh kekayaan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Kekayaan alam Maluku tidak boleh hanya menjadi angka dalam statistik. Kekayaan Maluku harus mampu diolah dan dikembangkan menjadi sumber kesejahteraan bagi rakyat Maluku,” katanya.
Tak hanya itu, Hendrik juga memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dia berharap setiap rupiah anggaran daerah memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Program pemerintah, lanjut Hendrik, tidak boleh hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi harus memiliki keluaran dan hasil yang jelas.
“Setiap rupiah APBD harus memberikan manfaat nyata. Setiap program harus jelas hasilnya. Dan setiap kebijakan harus bermuara pada satu pertanyaan: Apakah rakyat menjadi lebih sejahtera?,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan pembangunan tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur. Investasi terbesar justru harus diarahkan pada pembangunan manusia.
“Pembangunan yang paling penting adalah membangun manusia. Karena itu, pendidikan, kesehatan, peningkatan keterampilan, penguatan karakter, inovasi, dan peningkatan kualitas generasi muda harus tetap menjadi prioritas,” katanya.
Menurut dia, persoalan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan antarwilayah, konektivitas dan keterbatasan fiskal membutuhkan kebijakan yang tepat serta kerja bersama.
Pemerintah, DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi dan seluruh elemen masyarakat harus memastikan agenda pembangunan tidak berhenti pada perencanaan, tetapi menghasilkan perubahan yang konkret.
“Tidak boleh ada kepentingan kelompok yang lebih besar daripada kepentingan rakyat. Pemerintahan harus hadir melalui pelayanan yang cepat, bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat,” katanya.
“Kami juga berharap, di usia ke-81, Maluku tidak hanya dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya, tetapi sebagai provinsi yang mampu mengolah kekayaan tersebut menjadi kekuatan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya,” tandas Hendrik. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
