Pemkab Maluku Tenggara Fokus Benahi Pendidikan Lewat PAUD, Guru, dan Revitalisasi Sekolah
potretmaluku.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mempercepat upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan setelah capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tercatat baru mencapai 58,21 persen.
Angka tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah untuk segera dibenahi melalui sejumlah program prioritas yang terukur dan berkelanjutan.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara bersama Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Maluku di Kantor Bupati Maluku Tenggara, Kamis, 18 Juni 2026.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Raudha Arif Hanoeboen, mengatakan hasil evaluasi selama periode 2023–2025 menunjukkan pemenuhan SPM pendidikan di daerah tersebut masih berada pada kategori belum tuntas. Karena itu, pemerintah daerah menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan.
“SPM pendidikan merupakan indikator utama yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menjamin layanan pendidikan bagi masyarakat. Sesuai arahan Bupati, pembenahan SPM pendidikan menjadi prioritas yang harus dituntaskan secara bersama-sama,” kata Raudha.
Untuk mengejar target peningkatan SPM, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan tiga program prioritas utama yang akan dijalankan secara bertahap sepanjang 2026.
Prioritas pertama adalah penguatan alokasi anggaran pendidikan. Pemerintah daerah mengarahkan lebih dari separuh anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan.
Selain itu, pembenahan sarana dan prasarana sekolah dilakukan melalui program efisiensi, revitalisasi, dan digitalisasi pendidikan yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
Menurut Raudha, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran, tetapi juga ketersediaan fasilitas yang memadai bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
Prioritas kedua difokuskan pada penuntasan anak tidak sekolah serta perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Dinas Pendidikan telah melakukan pendataan berbasis by name by address terhadap 227 anak usia sekolah yang belum melanjutkan pendidikan.
Data tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan intervensi untuk memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan yang sama.
Dalam upaya memperluas layanan PAUD, pemerintah daerah juga meluncurkan program “Satu Kantor, Satu PAUD” yang ditujukan untuk mempercepat pemerataan pendidikan usia dini di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pendidikan sejak usia dini sekaligus memperkuat fondasi pembelajaran anak sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.
Prioritas ketiga diarahkan pada peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan penciptaan lingkungan belajar yang aman serta ramah anak.
Menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Hari Belajar Guru, Bupati Maluku Tenggara telah menerbitkan instruksi khusus yang didukung melalui alokasi Bantuan Operasional Pendidikan.
Sejak Juli 2025, Dinas Pendidikan juga membentuk Gugus Belajar Guru di berbagai wilayah sebagai sarana peningkatan kompetensi tenaga pendidik, terutama dalam penguatan literasi dan numerasi.
Raudha mengatakan peningkatan kapasitas guru menjadi faktor penting dalam mendukung perbaikan mutu pembelajaran dan peningkatan hasil belajar peserta didik.
Selain penguatan kompetensi guru, pemerintah daerah juga berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif melalui pembentukan Pos Pelayanan Sekolah Aman dan Ramah Anak.
Kabupaten Maluku Tenggara tercatat sebagai satu dari dua daerah di Provinsi Maluku yang telah mengintegrasikan data layanan tersebut dengan sistem Kementerian Pendidikan, bersama Kota Ambon.
Pos pelayanan itu diketuai Sekretaris Daerah dengan Dinas Pendidikan sebagai koordinator. Pelaksanaannya melibatkan berbagai unsur, antara lain kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta tokoh agama Islam, Katolik, dan Protestan.
Di bidang infrastruktur, pemerintah daerah terus mengupayakan revitalisasi satuan pendidikan melalui dukungan pemerintah pusat. Dari 19 sekolah dasar yang diusulkan pada tahap pertama program revitalisasi, dua sekolah telah memasuki tahapan lanjutan.
Sementara itu, lima sekolah menengah pertama telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai bagian dari proses pengembangan sarana pendidikan.
Pemerintah daerah juga mengajukan pembangunan Unit Sekolah Baru untuk SD Negeri 3 Besar yang hingga kini masih memanfaatkan bangunan darurat sebagai tempat belajar.
Raudha menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang diberikan BPMP Provinsi Maluku dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Maluku Tenggara. Menurut dia, kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, sekolah, guru, dan masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat pemenuhan SPM pendidikan.
“Dengan dukungan data yang valid, komitmen kuat Bapak Bupati, serta kerja sama seluruh kepala sekolah, guru, dan masyarakat, kami optimistis target SPM pendidikan dapat terus ditingkatkan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berkomitmen memastikan seluruh anak memperoleh hak atas layanan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan,” ujar Raudha.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
