Bupati Malra dan Gubernur Maluku Bahas Infrastruktur Air hingga Abrasi dengan Kementerian PU
potretmaluku.id – Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun bersama Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan sejumlah kepala daerah di Maluku menghadiri pertemuan dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum di Kebayoran Baru, Senin, 11 Mei 2026.
Pertemuan tersebut membahas kebutuhan infrastruktur sumber daya air di Maluku, mulai dari pengendalian abrasi, penanganan bantaran sungai, hingga penyediaan air bersih di wilayah kepulauan.
Selain itu, sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Maluku turut menjadi pembahasan, di antaranya pembangunan Lapangan Abadi Blok Masela, Bendungan Way Apu, dan Ambon New Port.
Dalam pertemuan itu, Hendrik Lewerissa menegaskan Bendungan Way Apu menjadi proyek penting dalam mendukung program swasembada pangan nasional.
“Diperkirakan pada tahun 2027 bendungan itu sudah dapat berfungsi dan mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan. Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” ujar Hendrik.
Ia mengatakan Kabupaten Buru bersama Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, dan Seram Bagian Timur merupakan sentra pangan utama di Provinsi Maluku.
Hendrik juga menyoroti tantangan yang dihadapi Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan lebih dari 1.400 pulau dan wilayah laut mencapai lebih dari 92 persen.
Menurut dia, dampak perubahan iklim semakin dirasakan masyarakat pesisir, terutama akibat abrasi yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa tahun terakhir.
“Dampak perubahan iklim sangat kami rasakan, terutama masyarakat pesisir yang menghadapi ancaman abrasi,” katanya.
Ia menyebut pemerintah daerah membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan talud pengaman pantai serta penanganan bantaran sungai.
Selain persoalan abrasi, ketersediaan air bersih di pulau-pulau kecil juga menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku.
“Masih banyak masyarakat di pulau-pulau kecil yang kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Hendrik.
Menurut dia, keterbatasan fiskal daerah membuat pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur dasar.
Menanggapi hal itu, Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku secara bertahap.
“Salah satu proyek yang menjadi perhatian kami adalah Bendungan Way Apu di Pulau Buru, yang memang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada tahun 2027,” ujar perwakilan Ditjen SDA.
Ditjen SDA menilai Maluku membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda karena karakteristik wilayah kepulauan yang kompleks.
Selain Bendungan Way Apu, Ditjen SDA juga mulai mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar sebagai dampak pengembangan PSN Blok Masela.
“Kalau proyek Blok Masela mulai beroperasi, diperkirakan akan terjadi lonjakan jumlah penduduk yang cukup besar di Tanimbar. Karena itu kebutuhan air baku ke depan pasti akan meningkat sangat signifikan,” ujar perwakilan Ditjen SDA.
Dalam kesempatan tersebut, Ditjen SDA turut meminta dukungan pemerintah daerah terkait penyelesaian persoalan lahan dan administrasi agar pelaksanaan proyek dapat berjalan lancar.
Penulis :
Editor :
