potretmaluku.id – Provinsi Maluku kembali mengalami deflasi dengan capaian sebesar 0,17% (mtm), meski tidak sedalam deflasi pada bulan sebelumnya yang mencapai 0,75 (mtm).
Secara spasial, deflasi terutama bersumber dari Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang mencatat deflasi sebesar 1,96%(mtm). Namun demikian, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh realisasi inflasi di Kota Ambon dan Kota Tual, masing-masing sebesar 0,92% (mtm) dan 0,64%(mtm).
Plt. Keplaa Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku, Dhita Aditya Nugraha menuturkan, secara tahunan, inflasi Provinsi Maluku tercatat sebesar 3,13%(yoy), atau berada dalam rentang sasaran target inflasi nasional sebesar 2,5±1% (yoy).
Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 3,40%(yoy), meski masih berada diatas tingkat inflasi nasional yang sebesar 2,42%(yoy).
“Capaian deflasi bulan ini utamanya bersumber dari kelompok makanan, minuman, tembakau dan kelompok perawatan pribadi, serta jasa lainnya dengan andil deflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,61%dan 0,05%,” jelas Aditya Nugraha, Selasa (5/5/2026).
Kata dia, deflasi pada kelompok ini terutama disumbang oleh penurunan harga komoditas perikanan, antara lain ikan selar, ikan layang, dan ikan cakalang dengan andil deflasi (mtm) masing-masing sebesar 0,19%, 0,17%, dan 0,17%.
Penurunan harga komoditas perikanan tersebut didukung oleh kondisi meteorologi maritim dan cuaca yang relatif kondusif sehingga mendorong peningkatan produksi perikanan.
“Sementara itu, realisasi deflasi yang lebih dalam juga dipengaruhi oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, dipengaruhi oleh harga emas yang mengalami penurunan di pasar internasional,” ujarnya.
Meski begitu, deflasi yang lebih dalam tertahan oleh inflasi pada Kelompok transportasi yang dipengaruhi oleh kenaikan harga avtur yang berlaku sejak 1 April 2026 sehingga berdampak pada penyesuaian tarif angkutan udara.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus mengoptimalkan pelaksanaan berbagai program pengendalian inflasi, antara lain melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera(GPIPS). Kedepan, upaya pengendalian inflasi komoditas pangan akan terus disinergikan secara berkelanjutan bersama TPID sepanjang tahun 2026.
“Upaya tersebut mengacu pada penguatan empat pilar utama pengendalian inflasi (4K), yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif,” tandasnya.
Langkah pengendalian itu mencakup pelaksanaan berbagai Gerakan Pangan Murah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;peningkatan target penyerapan beras petani menjadi 5.000 ton ditengah peningkatan luas tambah tanam padi yang mencapai 84,47% per April 2026, panen bawang merah di Kota Tual dalam rangka peningkatan produksi pangan lokal, panen jagung seluas 3 hektar di Kabupaten Malteng, serta pemantauan secara berkala terkait stok dan harga barang kebutuhan pokok pada tingkat distributor. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
