Visi Maluku Tenggara 2027: Memutus Ketimpangan Pembangunan Antarpulau
potretmaluku.id – Ketimpangan antara pusat kota dan wilayah pesisir menjadi sorotan utama dalam rancangan awal RKPD Maluku Tenggara 2027.
Pemerintah daerah berkomitmen memastikan akses pendidikan dan kesehatan tidak lagi tersentralisasi, melainkan menyentuh setiap jengkal pulau di wilayah kabupaten yang merupakan daerah kepulauan tersebut.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menetapkan arah kebijakan pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) ketimbang pembangunan fisik semata.
Komitmen ini disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, saat membuka forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Aula Kantor Bupati, Senin, 23 Februari 2026.
Charlos menegaskan bahwa manusia merupakan aset terbesar bagi kemajuan daerah. Tanpa kualitas SDM yang mumpuni, ia menilai ekspansi infrastruktur hanya akan menjadi bangunan tanpa makna fungsional yang optimal.
“Tanpa SDM yang berkualitas, kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna,” kata Charlos di hadapan para pemangku kepentingan daerah.
Dalam dokumen rancangan tersebut, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi dua pilar utama yang akan diperkuat. Pemerintah daerah menargetkan revitalisasi fasilitas belajar serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik secara merata.
Di sektor kesehatan, fokus akan diarahkan pada percepatan penanganan tengkes (stunting) serta pemerataan akses layanan medis hingga ke wilayah terpencil.
Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah aspek keadilan pembangunan. Mengingat geografis Maluku Tenggara yang terdiri atas gugusan pulau, Charlos memperingatkan jajarannya agar tidak hanya berkutat pada pembangunan di pusat kota. Ia menuntut adanya kesetaraan layanan di wilayah pesisir hingga pulau-pulau terluar.
“Jangan hanya mudah bekerja di kota, lalu melupakan saudara-saudara kita di pulau-pulau,” ujarnya.
Ia menjamin bahwa setiap anak di wilayah terpencil berhak mendapatkan akses literasi dan fasilitas sekolah yang setara dengan mereka yang bermukim di pusat kabupaten.
Arah kebijakan ini diharapkan mampu menjawab kendala ekonomi keluarga melalui penciptaan lingkungan belajar yang layak.
Bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, kesejahteraan pada 2027 hanya dianggap berhasil jika mampu dirasakan secara seimbang oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terhalang sekat geografis.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
