potretmaluku.id – Pemerintah pusat memberikan sinyal positif bagi percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku melalui skema diskresi anggaran sisa tahun 2025.
Langkah ini menjadi angin segar bagi wilayah kepulauan tersebut yang tengah berjuang mengatasi keterisolasian akses udara dan laut.
Komisi III DPRD Provinsi Maluku melakukan safari politik ke Kementerian Perhubungan guna memastikan keberlanjutan proyek strategis transportasi di wilayah kepulauan, Rabu, 10 Desember 2025.
Dalam audiensi tersebut, pemerintah pusat memberikan jaminan melalui kebijakan diskresi anggaran sisa tahun 2025 untuk dialokasikan ke tahun anggaran 2026 khusus bagi Maluku.
Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menyatakan bahwa perhatian pusat terhadap Maluku tetap menjadi prioritas utama.
Ia berjanji akan segera melaporkan usulan teknis dari daerah kepada Menteri Perhubungan untuk segera dieksekusi melalui skema pembiayaan khusus.
“Kami memberikan diskresi anggaran sisa tahun 2025 ke tahun 2026 untuk Provinsi Maluku. Usulan ini akan segera saya laporkan kepada Pak Menteri,” tegas Suntana saat menerima rombongan di ruang kerjanya.
Wakil Ketua DPRD Maluku, Johan Lewerissa, yang bertindak sebagai koordinator rombongan, menekankan bahwa kebutuhan mendesak masyarakat saat ini adalah penambahan jumlah armada, baik laut maupun udara. Keterbatasan armada dinilai menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi di pulau-pulau terpencil.
Selain urusan armada, parlemen membawa daftar panjang kebutuhan infrastruktur. Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw, menyebutkan beberapa proyek kunci seperti perpanjangan landasan pacu Bandara Banda Naira serta pengadaan armada bus darat untuk wilayah Elat dan Moa yang hingga kini masih nihil akses transportasi publik.
“Kami sudah menyerahkan proposal resmi. Selain infrastruktur, kami juga meminta penambahan armada bagi perusahaan daerah PD Panca Karya agar layanan transportasi ekonomi masyarakat bisa lebih luas menjangkau daerah sulit,” ungkap Rahakbauw.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran anggota Komisi III lainnya, termasuk Allan Lohy, Alhidayat Wadjo, dan Halimun Saulatu, serta didampingi Kepala Dinas Perhubungan Maluku Muhammad Malawat.
Dari pihak kementerian, Suntana didampingi oleh para Direktur Jenderal dari sektor laut, udara, dan darat guna mensinkronkan data usulan yang dibawa dari Karang Panjang.(ASH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
