DEEP Indonesia: Solusi Biaya Politik Bukan Mengganti Pilkada Langsung

potretmaluku.id — Organisasi pemantau pemilu Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyerukan agar wacana pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD dihentikan, karena dianggap berpotensi melemahkan kedaulatan rakyat dan membuka peluang oligarki daerah.

Dalam konferensi pers, Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati, menyoroti bahwa inisiatif itu datang dari koalisi partai besar Golkar, Gerindra, PKB, dan Nasdem.

PAN, PKS, dan Demokrat masih melakukan kajian, sedangkan PDIP disebut DEEP menolak keras gagasan tersebut. Menurut Neni, perubahan sistem pemilihan bukan solusi atas biaya politik yang tinggi, melainkan langkah mundur demokrasi sejak era reformasi.

Mereduksi Peran Rakyat, Bukan Solusi Biaya

Neni mengingatkan bahwa pilkada langsung memberi rakyat kuasa menentukan pemimpin daerah. Mengalihkan pemilihan ke DPRD dianggapnya sama dengan menempatkan hak suara di balik layar parlemen.

Kepala daerah yang dipilih lewat DPRD, katanya, berutang budi pada segelintir pimpinan fraksi, bukan konstituen luas.

Penulis :
Editor :