Pemkot Makassar dan Aparat Penegak Hukum Militer Jajaki Kerja Sama Penguatan Stabilitas Kota
potretmaluku.id – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menerima audiensi Kepala Oditurat Militer Tinggi IV Marsma TNI Wahyu Priyo Budi serta Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Kolonel Laut (H) Dr. M. Asri Arief di Balai Kota Makassar, Rabu, 11 Juni 2025.
Pertemuan ini menjadi momentum penjajakan kerja sama antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum militer dalam menciptakan stabilitas sosial dan keamanan di kota.
Munafri hadir didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Fathur Rahim. Pertemuan berlangsung tertutup, namun sejumlah poin penting kerja sama lintas sektor dibahas dalam suasana yang disebut kondusif dan terbuka.
Fokus pembicaraan mengerucut pada rencana penguatan sinergi antara pemerintah kota dan institusi hukum militer, khususnya dalam mendukung penataan birokrasi serta menciptakan ketertiban dan keamanan publik.
Wali Kota menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga menjadi kebutuhan mendesak di tengah upaya penataan kota yang lebih baik.
“Kami sedang melakukan pembenahan birokrasi, dan perlu ada kesamaan persepsi agar langkah yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujar Munafri.
Ia menekankan pentingnya mencegah potensi gejolak sosial serta gangguan ketertiban umum seperti parkir liar dan persoalan kebersihan kota. Menurutnya, aparat penegak hukum, termasuk institusi militer, memiliki peran strategis dalam menciptakan ruang kota yang aman dan tertib.
“Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat pencegahan kriminalitas dan mendukung proses pembangunan yang berkelanjutan,” kata Munafri.
Dari pihak tamu, Marsma Wahyu dan Kolonel Asri menegaskan bahwa kunjungan ini tak sekadar silaturahmi, tetapi merupakan langkah konkret membangun komitmen bersama.
Mereka menilai, dukungan terhadap program pemerintah daerah sejalan dengan fungsi dan mandat aparat penegak hukum militer dalam menjaga kedaulatan serta stabilitas nasional.
“Kunjungan kami adalah bentuk komitmen mempererat sinergi dengan pemerintah kota. Penegakan hukum tidak bisa berjalan sendiri tanpa kerja sama dengan pemangku kepentingan daerah,” ucap Marsma Wahyu.
Pertemuan ditutup dengan harapan agar komunikasi antarlembaga terus terjaga dan berkembang menjadi kemitraan strategis dalam mengawal kebijakan pembangunan Kota Makassar.(RED)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
