Satu Gedung, Seribu Layanan: Ambon Bersiap Hadirkan Mal Pelayanan Publik
potretmaluku.id – Di sebuah ruang rapat di Balai Kota Ambon, Christian Tukloy menatap peta digital yang terproyeksi di layar. Di situlah garis-garis perencanaan masa depan pelayanan publik kota ini digambar ulang.
Di luar jendela, angin kering Laut Teluk Ambon berhembus pelan, seolah ikut menanti terwujudnya ambisi kota: membangun Mal Pelayanan Publik pertama di Ambon.
“Bukan hanya soal gedung. Kita sedang mengubah cara warga dilayani,” kata Christian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Ambon, Selasa siang, 1 Juli 2025.
Mal Pelayanan Publik (MPP) bukan istilah baru di lingkup pemerintahan. Namun, di Ambon, maknanya lebih dari sekadar tempat mengurus surat izin atau membayar retribusi. Ia digagas sebagai simbol wajah baru birokrasi yang ingin lebih terbuka, cepat, dan dekat dengan warganya.
Integrasi Lintas Instansi
Dalam catatan perencanaan, MPP Ambon akan menjadi pusat layanan terpadu dari beragam instansi. Mulai dari Dukcapil, Badan Pendapatan Daerah, Kantor Urusan Agama, Imigrasi, hingga Samsat. Bahkan, sejumlah bank juga diajak bergabung agar proses pembayaran bisa dilakukan dalam satu kunjungan.
“Bayangkan warga bisa mengurus KTP, pajak kendaraan, izin usaha, dan akta nikah dalam satu tempat. Ini mimpi kami, dan sedang kami bangun sedikit demi sedikit,” ujar Christian.
Ia menyebut, saat ini timnya tengah berkoordinasi dengan Kemenpan-RB dan berbagai lembaga vertikal untuk menyelaraskan sistem dan tata kelola. Salah satu tantangan terbesar: integrasi digital antarsistem.
“Apakah cukup menyesuaikan dasbor yang sudah ada, atau perlu membangun sistem baru? Itu sedang kami kaji. Termasuk penyesuaian tata naskah perizinan agar sesuai standar nasional,” ujarnya.
Desember 2025: Target Peresmian
Gedung MPP ditargetkan rampung dan diresmikan Desember 2025, atau paling lambat awal Februari 2026. Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, disebut memberi perhatian khusus terhadap proyek ini. Bahkan, rencana peresmiannya sudah dijadwalkan melibatkan Menteri PAN-RB.
Namun, lebih dari seremoni dan baliho, Christian menekankan pentingnya membangun ekosistem kerja sama.
Ia dan timnya akan menandatangani nota kesepahaman internal dengan seluruh OPD, serta menjalin perjanjian kerja sama resmi dengan instansi seperti Kemenag, Imigrasi, hingga lembaga swasta.
“Tidak cukup dengan semangat saja. Semua pihak harus kompak,” katanya.
Digitalisasi dan Inklusivitas
Di masa depan, MPP Ambon akan mengusung sistem layanan berbasis daring. Warga cukup mendaftar dan mengunggah dokumen dari rumah.
Setelah itu, mereka tinggal datang ke MPP untuk mengambil dokumen fisiknya. Namun, sistem manual tetap disediakan.
“Kami sadar tidak semua orang nyaman dengan teknologi. Jadi tetap ada layanan tatap muka,” ujar Christian.
Langkah ini juga menjadi bagian dari program Ambon Smart City, yang menempatkan teknologi sebagai tulang punggung tata kelola pemerintahan.
Lebih dari Sekadar Gedung
Di balik pembangunan fisik MPP, tersimpan harapan akan budaya pelayanan yang berubah. Dari yang semula berbelit, menjadi cepat. Dari yang kaku, menjadi ramah. Dan dari yang tidak pasti, menjadi transparan.
“Kami ingin masyarakat merasa dilayani, bukan dipersulit,” ujar Christian.
Jika semua berjalan sesuai rencana, maka akhir tahun ini, warga Ambon akan menyaksikan wajah baru pelayanan publik.
Sebuah tempat di mana kebutuhan administrasi mereka tak lagi memakan waktu berhari-hari, atau membuat mereka berpindah dari satu kantor ke kantor lain.
Satu gedung, seribu layanan. Dan mungkin, seribu alasan untuk percaya bahwa birokrasi pun bisa berubah.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
