Polemik Lahan Bandara Imroing, Sholichin Buton: Akses Udara untuk Rakyat Jangan Terhambat
potretmaluku.id – Satu jalur penerbangan bisa menjadi pembeda antara terisolasi dan terkoneksi. Begitu pula dengan rencana pembangunan Bandara Imroing di Kecamatan Babar Barat, Maluku Barat Daya. Proyek yang sudah lama direncanakan itu kembali tersendat di persoalan klasik: lahan.
Rabu pekan ini, Komisi I DPRD Maluku menggelar rapat dengar pendapat dengan pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya di Moa.
Rapat berlangsung di aula Dinas Pertanian dan dihadiri pejabat daerah, mulai dari Asisten III Setda, Bagian Hukum dan Tata Pemerintahan, Dinas Perhubungan, hingga Kepala BPN setempat. Kuasa hukum dari Umar Key & Partner juga turut hadir.
Di forum itu, Ketua Komisi I, Sholichin Buton, berbicara lugas. Ia menyebut pembangunan bandara di Desa Imroing adalah kebutuhan mendasar warga kepulauan, sekaligus bagian penting dari pelayanan publik.
“Bandara ini akan mendukung keberadaan Blok Masela yang strategis bagi Maluku. Karena itu, Komisi I sudah tiga kali datang ke MBD untuk memastikan sejauh mana progres penyelesaian lahannya,” kata Sholichin.
Sengkarut Lahan, Tertundanya Akses
Di banyak daerah, proyek infrastruktur kerap kandas di masalah lahan. Di Babar Barat, sengkarut tanah untuk Bandara Imroing memperlihatkan bagaimana urusan administratif dapat menunda hak warga atas akses transportasi. Sholichin meminta pemerintah daerah tidak setengah hati.
“Bandara Imroing bukan sekadar proyek, tapi kebutuhan nyata masyarakat. Kehadirannya akan membuka akses udara, mempercepat mobilitas, dan mendongkrak perekonomian lokal,” ujarnya.
Transportasi udara di Maluku bukan soal kemewahan, melainkan jalan keluar dari keterisolasian. Warga kepulauan masih bergantung pada kapal yang jadwalnya terbatas dan rentan cuaca.
Dengan bandara, pasien gawat darurat bisa dirujuk lebih cepat, pelajar bisa menyingkat waktu tempuh, dan hasil bumi lebih mudah sampai ke pasar.
Komitmen Politik dan Harapan Warga
Sebagai legislator dari PKS, Sholichin menegaskan konsistensinya memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah terluar.
“Kami ingin memastikan pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Maluku ini luas, transportasi udara menjadi kunci membuka keterisolasian,” katanya.
Ia berharap pertemuan di Moa bukan hanya menambah tumpukan risalah rapat, melainkan menjadi pijakan konkret menuju penyelesaian sengketa lahan. Sebab setiap kali bandara tertunda, akses warga Maluku Barat Daya pun ikut terhambat.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
