Pdt. Benly Membawa Jeritan Warga Desa Tolong ke Forum Nasional

Oleh: Shuresj Tomaluweng (mantan Relawan Lembaga Antar Iman Maluku) Kesaksian pendeta dari Gereja Protestan Maluku tentang dugaan dampak pertambangan di Pulau Taliabu, mengingatkan gereja pada tanggung jawab memperjuangkan keadilan ekologis. Bagi warga Desa Tolong, Pulau Taliabu, Maluku Utara, persoalan lingkungan bukan sekadar perdebatan tentang pembangunan. Mereka menghadapi keluhan mengenai kondisi sungai, kerusakan tanaman kebun, serta harapan terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan yang dinilai belum terpenuhi. Persoalan itu dibawa Pdt. Benly Pattihawean, M.Si., dari Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM), ke Seminar Agama-Agama ke-40 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) di Makassar, 20–23 Oktober 2026. Di hadapan peserta seminar, Benly memaparkan pengalaman masyarakat yang hidup berdampingan dengan aktivitas pertambangan. Kesaksiannya mengangkat pertanyaan tentang dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan dan kehidupan warga, sekaligus tanggung jawab pemerintah, perusahaan, dan lembaga keagamaan dalam merespons persoalan tersebut. Nama Desa Tolong seolah menyimpan pesan tersendiri. Dalam bahasa sehari-hari, kata itu merupakan permintaan bantuan. Dalam konteks kesaksian Benly, nama tersebut menjadi pengingat akan suara masyarakat yang berharap keluhan mereka didengar. Seminar yang mengusung tema “Merawat Demokrasi, Menegakkan Keadilan Ekologis: Panggilan Bersama Agama-Agama bagi Indonesia yang Damai” itu, menjadi ruang untuk membawa persoalan lingkungan dari sebuah desa ke percakapan lintas agama di tingkat nasional. Keluhan tentang sungai dan kebun Dalam presentasinya, Benly menguraikan sejumlah persoalan lingkungan yang dilaporkan masyarakat Desa Tolong di sekitar aktivitas pertambangan PT Adidaya Tangguh. Perusahaan tersebut disebut dalam materi presentasi sebagai bagian dari Salim Group. Salah satu persoalan yang disoroti ialah perubahan kondisi air Sungai Fango di Dusun Fango. Materi presentasi Benly merujuk pada hasil pemeriksaan laboratorium yang disebut menunjukkan adanya unsur bijih besi yang dikaitkan dengan limbah pengolahan pertambangan. Masyarakat juga melaporkan banjir yang merusak tanaman kebun serta keluhan kesehatan yang mereka kaitkan dengan kondisi sungai. Namun, hubungan antara aktivitas pertambangan, kondisi air, banjir, dan keluhan kesehatan tersebut perlu diperiksa melalui data lingkungan, hasil pemeriksaan laboratorium, serta keterangan dari pihak-pihak terkait. Naskah presentasi yang menjadi dasar pemberitaan ini belum cukup untuk menyimpulkan hubungan sebab-akibat tersebut secara independen. Selain persoalan sungai, Benly memaparkan kerusakan tanaman produktif milik 18 keluarga dengan total luas kebun sekitar 26,5 hektare. Tanaman yang disebut terdampak antara lain kakao, durian, kelapa, pala, cengkeh, dan sagu. Bagi keluarga yang menggantungkan pendapatan pada hasil kebun, kerusakan tanaman berpotensi memengaruhi penghasilan rumah tangga. Dampaknya tidak hanya berkaitan dengan nilai ekonomi hasil panen, tetapi juga kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai pendidikan anak. Paparan tersebut menempatkan persoalan lingkungan dalam konteks yang lebih luas. Kerusakan ekosistem, apabila terbukti terjadi dan berkaitan dengan aktivitas tertentu, dapat memengaruhi sumber penghidupan serta kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Pendidikan dan kesehatan menjadi sorotan Benly juga menyampaikan persoalan mengenai harapan masyarakat terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Menurut materi presentasinya, terdapat janji lisan mengenai pemberian beasiswa bagi anak-anak Desa Tolong dan pembangunan sekolah menengah kejuruan. Namun, hingga waktu presentasi, beasiswa tersebut disebut belum diterima dan sekolah yang dijanjikan belum dibangun. Masyarakat juga mengharapkan dukungan pelayanan kesehatan, termasuk obat-obatan, peralatan medis, tenaga kesehatan, dan pelayanan langsung. Dukungan yang diterima dinilai belum memadai dibandingkan kebutuhan warga. Keterangan tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan kondisi yang mereka alami. Meski demikian, pemenuhan komitmen perusahaan perlu dikonfirmasi melalui keterangan warga, dokumen kesepakatan jika tersedia, serta penjelasan perusahaan. Konfirmasi itu penting untuk membedakan janji yang disampaikan secara lisan, komitmen resmi perusahaan, dan program yang memang telah dilaksanakan. Persoalan ini sekaligus memperluas perdebatan tentang pembangunan. Keberhasilan kegiatan ekonomi tidak cukup dinilai dari investasi dan produksi. Kondisi lingkungan, keberlanjutan sumber penghidupan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pemenuhan hak masyarakat juga perlu diperhitungkan. Gereja dan advokasi lingkungan Kesaksian Benly memperlihatkan peran gereja dalam mendampingi masyarakat yang menghadapi persoalan lingkungan. Dalam tradisi pelayanan gereja, pendampingan tidak hanya berkaitan dengan kehidupan spiritual. Ketika persoalan lingkungan memengaruhi air, kebun, kesehatan, dan masa depan anak-anak, pelayanan juga dapat mengambil bentuk advokasi dan pembelaan terhadap hak masyarakat. Materi presentasi Benly menguraikan sejumlah upaya yang ditempuh warga, mulai dari pendekatan kepada pemerintah desa, advokasi kelompok, pendidikan nonlitigasi, hingga langkah kelembagaan dan hukum. Presentasi tersebut juga menyebut keterlibatan GPM dalam penguatan advokasi lingkungan, termasuk pendampingan melalui lembaga dan tim advokasi gereja. Upaya tersebut menempatkan gereja bukan semata-mata sebagai lembaga yang memberikan bantuan sosial, melainkan juga sebagai ruang pendampingan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kepentingannya. Dalam konteks itu, diakonia --pelayanan gereja kepada sesama-- dapat diwujudkan melalui pendampingan terhadap kelompok rentan, penguatan kapasitas warga, serta upaya mendorong pertanggungjawaban atas persoalan yang mereka hadapi. Namun, advokasi yang efektif membutuhkan dukungan bukti yang dapat diuji, dokumentasi pengaduan, dialog dengan pihak terkait, dan pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan. Bumi dalam perspektif iman Salah satu gagasan teologis yang diangkat Benly dalam presentasinya ialah “Bumi sebagai sacramentum Allah.” Gagasan tersebut menempatkan bumi sebagai bagian dari ciptaan yang memiliki makna spiritual, bukan semata-mata sumber daya untuk memenuhi kepentingan ekonomi. Dalam perspektif ini, menjaga lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan. Kerusakan sungai dan kebun tidak hanya menimbulkan persoalan ekologis, tetapi juga dapat mengganggu hubungan manusia dengan sesama dan alam yang menopang kehidupannya. Bagi gereja, perspektif tersebut membawa konsekuensi pada praktik pelayanan. Kepedulian terhadap lingkungan tidak cukup diwujudkan melalui khotbah atau kegiatan simbolis. Kepedulian itu juga perlu hadir dalam pendampingan masyarakat yang menghadapi ancaman terhadap ruang hidupnya. Kesaksian Desa Tolong menjadi salah satu contoh bagaimana persoalan ekologis dapat dibicarakan melalui bahasa iman, hak masyarakat, dan tanggung jawab sosial. Dalam forum lintas agama, pengalaman tersebut juga membuka ruang bagi komunitas keagamaan untuk membicarakan peran mereka dalam mendorong pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan martabat manusia. Dari kesaksian menuju tindak lanjut Pemaparan Benly membawa pengalaman masyarakat Desa Tolong ke forum yang mempertemukan pemimpin dan pemikir dari berbagai tradisi agama. Persoalan yang diangkatnya menunjukkan bahwa keadilan ekologis tidak berhenti pada perlindungan alam. Isu tersebut juga berkaitan dengan hak masyarakat memperoleh lingkungan hidup yang baik, menjaga sumber penghidupan, mengakses pendidikan dan kesehatan, serta mendapatkan kejelasan atas komitmen yang disampaikan kepada mereka. Meski demikian, kesaksian di forum seminar perlu diikuti langkah konkret. Klaim mengenai kondisi lingkungan membutuhkan verifikasi melalui data dan pemeriksaan independen. Keluhan masyarakat memerlukan tanggapan dari pihak perusahaan dan pemerintah. Sementara itu, persoalan yang terbukti merugikan warga membutuhkan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Bagi komunitas agama, tantangannya ialah memastikan bahwa perhatian terhadap keadilan ekologis tidak berhenti sebagai tema diskusi. Pendampingan masyarakat, penguatan dokumentasi, dialog multipihak, dan pengawasan terhadap tindak lanjut dapat menjadi bagian dari upaya tersebut. Dari Desa Tolong, Benly membawa pertanyaan yang melampaui batas wilayah dan identitas keagamaan: bagaimana keberhasilan pembangunan seharusnya diukur? Apakah cukup dengan menghitung nilai investasi dan volume produksi? Ataukah keberhasilan juga harus dilihat dari terjaganya kualitas air, keberlanjutan kebun, kesehatan masyarakat, kesempatan pendidikan bagi anak-anak, dan penghormatan terhadap hak warga? Pembangunan yang adil semestinya tidak menempatkan pertumbuhan ekonomi berlawanan dengan keberlanjutan lingkungan. Keduanya perlu berjalan bersama, dengan pembagian manfaat dan risiko yang adil serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Nama Desa Tolong mungkin hanya merujuk pada sebuah tempat di Pulau Taliabu. Namun, dalam kesaksian yang dibawa Benly ke Makassar, nama itu menjadi pengingat bahwa suara masyarakat yang menghadapi persoalan lingkungan perlu didengar dan ditindaklanjuti. Bagi gereja, mendengar merupakan langkah awal. Tantangan berikutnya ialah berjalan bersama masyarakat, mengupayakan kebenaran melalui verifikasi, dan mendorong penyelesaian yang memulihkan lingkungan sekaligus melindungi kehidupan warga.(*) IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS

TelkomGroup Perkuat Kemandirian Digital Indonesia, Siapkan Empat Teknologi Strategis

Berita Serupa

APINDO Ingatkan Tantangan SDM Lokal di Tengah Peluang Investasi Blok Masela

Kebakaran di Ambon Melonjak, Wali Kota Ingatkan Bahaya Pembakaran Lahan

INPEX: Proyek Abadi Blok Masela Masih dalam Tahap FEED, Ditargetkan Rampung Akhir 2026

Kualitas Udara Ambon Masih Normal, Bodewin Siapkan Opsi PJJ Jika Kondisi Memburuk