Minta Maaf Usai Temui MUI, Wakil Gubernur Maluku Siap Hadapi Proses Hukum
potretmaluku.id – Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat muslim Maluku terkait pernyataan kontroversial yang disampaikan saat meresmikan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) baru-baru ini.
Yang mana, pernyataannya terkesan mengesampingkan hukum Tuhan dan mengingkari tugas-tugas kenabian, hanya karena maksud melegalkan sopi (miras).
Tak hanya itu, Vanath juga mengklaim ada tokoh agama atau ulama yang mendukung legalisasi sopi, tanpa menyebutkan nama dari tokoh agama atau ulama yang dimaksud.
Klarifikasi dan permohonan maaf disampaikan usai menemui Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku, Rabu (30/7/2025) malam tadi.
Abdullah Vanath mengatakan, kedatangannya ke MUI Maluku dalam rangka memenuhi undangan untuk berdialog terkait pernyataannya yang kontroversi.
Dia juga mengaku tidak mengundang MUI Maluku ke kantor Gubernur untuk membicarakan masalah tersebut lantaran menghindari terjadi salah faham.
“Beta (saya) tidak mengundang mereka ke kantor gubernur karena tidak ingin terjadi salah tafsir. Karena itu, beta yang datang,”ujar Vanath.
Dalam dialog, Vanath telah menjelaskan konteks pernyataannya yang disampaikan di beberapa forum, khususnya saat kunjungannya ke Kabupaten MBD yang menimbulkan salah persepsi dan menuai keresahan, terutama di kalangan umat muslim.
“Beta sudah menjelaskan maksud dari apa yang beta sampaikan. Namun kalau ada yang tersinggung, beta dengan rendah hati menyampaikan permohonan maaf,”ungkapnya.
Kata dia, permohonan maaf itu disampaikan karena ucapannya yang mungkin pilihan katanya tidak tepat dalam konteks tertentu, sehingga menimbulkan keresahan.
Meski begitu, Vanath mengaku siap bertanggungjawab atas ucapannya dan siap menghadapi proses hukum yang ditempuh sejumlah pihak.
“Beta siap pertanggung jawabkan itu. Apakah masuk dalam kategori penistaan agama atau tidak, nanti akan dibuktikan lewat jalur hukum,”tegasnya.
Vanath menyebut, sebagai pejabat publik memang perlu hati-hatian dalam berbicara. Dia mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan, dan tidak mudah terpancing oleh potongan-potongan video yang beredar di media sosial.
“Semoga kedepan kita bisa saling mengoreksi. Beta pun akan lebih berhati-hati dalam memilih kata dan menyampaikan deskripsi agar tidak lagi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,”tandas Vanath. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
