Minim Dokter Spesialis, Maluku Tenggara Minta Kepastian Operasional Operasi Katarak Massal
potretmaluku.id – Rencana operasi katarak gratis di Kabupaten Maluku Tenggara membentur tembok keterbatasan tenaga medis spesialis.
Meski telah memiliki rumah sakit baru, Dinas Kesehatan setempat mencatat hanya ada satu dokter spesialis mata yang bertugas paruh waktu dari Ambon, memicu desakan agar pemerintah pusat memperjelas detail dukungan operasional dalam program tersebut.
Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara menyoroti sejumlah tantangan teknis dalam rencana pelaksanaan operasi katarak gratis yang difasilitasi oleh pemerintah pusat. Salah satu kendala utama yang mengemuka adalah minimnya tenaga medis spesialis mata di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, Muhsin Rahayaan, mengungkapkan bahwa meskipun daerahnya kini diperkuat oleh dua rumah sakit, termasuk satu unit yang baru diresmikan pada November 2025—ketersediaan dokter spesialis mata belum memadai.
Saat ini, pelayanan mata hanya bergantung pada satu dokter spesialis yang didatangkan dari Ambon dengan skema kunjungan sebulan sekali.
“Kami meminta penjelasan detail mengenai komponen operasional yang ditanggung kementerian, termasuk ketersediaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP),” ujar Muhsin dalam rapat koordinasi di Langgur, Senin, 23 Februari 2026.
Untuk memitigasi risiko kegagalan teknis, Muhsin mengusulkan adanya briefing teknis secara daring antara dokter spesialis dengan tenaga medis di seluruh puskesmas.
Langkah ini dinilai memungkinkan mengingat hampir seluruh puskesmas di Maluku Tenggara telah terkoneksi jaringan internet. Selain itu, ia menekankan pentingnya skrining awal yang terstandar guna menjamin kualitas tindakan.
Mengenai data calon pasien, Muhsin menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan telah mengantongi basis data melalui program Cek Kesehatan Gratis yang diluncurkan sejak 9 Februari 2025. Dari target 126.000 peserta, aplikasi Sehat Indonesia telah mencatat sekitar 32.000 orang yang telah melakukan pemeriksaan awal.
Namun, persoalan logistik dan mobilisasi pasien dari desa-desa terpencil menuju pusat operasi diakui masih menjadi beban berat.
Muhsin mengusulkan pelibatan camat hingga kepala ohoi (desa) untuk mengoordinasi pergerakan warga, termasuk pembiayaan konsumsi selama proses pelayanan berlangsung.
“Dinkes juga meminta kepastian kesiapan alat kesehatan dan pendampingan teknisi untuk mengantisipasi kerusakan alat, agar kendala teknis di masa lalu tidak terulang,” tegasnya.
Selain aspek medis, Muhsin menyinggung celah administrasi terkait penentuan kriteria ekonomi peserta. Ia meminta kejelasan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk menghindari pungutan liar maupun hambatan birokrasi bagi warga tidak mampu yang menjadi sasaran utama program ini.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
