Di sebuah ruang pertemuan di bilangan Jakarta Pusat, Jumat, 13 Juni 2025, aroma kopi hangat bercampur udara pagi yang baru saja tersapu hujan menyambut sekelompok orang dengan semangat yang tak kalah hangat.
Mereka bukan diplomat, bukan pula birokrat konvensional. Tapi mereka datang membawa mandat global: kota-kota tempat mereka hidup dan bekerja telah diakui dunia sebagai pusat kebudayaan, inovasi, dan kreativitas. Mereka adalah para focal point dari kota-kota kreatif UNESCO di Indonesia.
Para focal point tersebut antara lain Arief Wicaksono (Pekalongan City of Crafts and Folk Art), Dwinita Larasati (Bandung City of Design), Ronny Loppies diwakili oleh Pierre Ajawaila (Ambon City of Music), Laura Prinsloo (Jakarta City of Literature), dan Sruti Respati (Surakarta City of Crafts and Folk Art).
Mereka menyoroti kontribusi nyata kota kreatif UNESCO di Indonesia terhadap pengembangan budaya, inovasi, diplomasi dan promosi, serta dampak sosial, ekonomi dan lingkungan di tingkat lokal maupun nasional.
Pertemuan itu, yang digagas oleh Indonesia Creative Cities Network (ICCN), menjadi semacam musyawarah kebudayaan modern. Bukan untuk meratapi masa lalu, melainkan untuk merancang masa depan yang lebih lestari—berbasis budaya dan didorong oleh kolaborasi lintas batas.
Di meja utama, Wakil Menteri Kebudayaan, Giring Ganesha, duduk berdampingan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Insan Abdirrohman.
Di hadapan mereka, lima suara kota berbicara dengan caranya masing-masing, namun semua mengarah ke satu hal: bagaimana budaya dan kreativitas bisa menjadi poros pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Agenda utama pagi itu bukan sekadar laporan kerja. Namun disampaikan soal gagasan pembentukan kantor pengelolaan nasional untuk kota-kota kreatif UNESCO di Indonesia. Kantor ini akan menjadi simpul koordinasi, pengelola pengetahuan, sekaligus penyambung lidah antar kota dan kementerian.
Pierre Ajawaila, yang mewakili Ambon City of Music, menyambut antusias gagasan tersebut. “Sebab sebagaimana musik, koordinasi memerlukan harmoni. Ini tentang konsolidasi visi, sasaran, dan langkah strategis antarkota dalam satu orkestrasi kebudayaan,” ujarnya.
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
