Maluku Tenggara Percepat Pemerataan Pendidikan hingga Wilayah Terpencil
potretmaluku.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mempercepat pemerataan layanan pendidikan dengan memprioritaskan sekolah-sekolah di wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar. Langkah tersebut ditempuh untuk mengurangi kesenjangan akses pendidikan sekaligus memastikan seluruh anak memperoleh layanan belajar yang setara.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Raudha Arif Hanoeboen, mengatakan tantangan geografis sebagai daerah kepulauan tidak boleh menjadi hambatan dalam penyediaan layanan pendidikan yang berkualitas.
“Transformasi pendidikan bukan hanya soal perubahan kurikulum atau teknologi, tetapi memastikan setiap anak Kei, baik di pusat kota maupun daerah terpencil, memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan,” ujar Bin Raudha di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Senin (25/5/2026).
Menurut dia, pemerataan tenaga pendidik, keterbatasan akses internet, serta efisiensi anggaran masih menjadi tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan memerlukan inovasi dan kolaborasi lintas sektor.
Bin Raudha mengatakan ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah tetap didorong untuk menghadirkan terobosan dalam pelayanan publik, termasuk di sektor pendidikan.
“Pesan Bupati jelas, jangan meratapi keterbatasan fiskal. Kita harus berpikir keras, bekerja keras, dan berinovasi,” katanya.
Selain meningkatkan mutu pembelajaran, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menargetkan pembangunan pendidikan yang mampu membentuk karakter peserta didik melalui penguatan nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari upaya menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.
Bin Raudha juga menjelaskan kebijakan mutasi terhadap 157 guru yang sebelumnya menjadi perhatian publik dilakukan untuk memperbaiki pemerataan distribusi tenaga pendidik di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara.
Berdasarkan hasil pemantauan Dinas Pendidikan, masih terdapat sejumlah sekolah yang hanya memiliki satu hingga dua guru aktif sehingga proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung secara optimal.
“Ada sekolah yang hanya tersisa kepala sekolah yang juga merangkap guru. Ketika kepala sekolah ke Langgur untuk urusan administrasi, sekolah praktis tidak ada guru,” ujarnya.
Menurut Bin Raudha, penataan distribusi guru menjadi langkah strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga pendidik, terutama di sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan dan sulit dijangkau.
Selain persoalan kekurangan guru, Dinas Pendidikan juga menemukan sejumlah kendala lain, seperti kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan serta data dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang belum diperbarui. Akibatnya, beberapa sekolah tidak dapat memperoleh bantuan dari pemerintah pusat.
Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan seluruh kebijakan di bidang pendidikan akan disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan agar pemerataan layanan dan peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan.*(TIA)
Penulis :
Editor :
