Maluku Bidik Jadi Model Pembangunan Rendah Karbon
potretmaluku.id – Salah satu hotel terkemuka di Kota Ambon menjadi arena diskusi strategis tentang masa depan lingkungan Indonesia. Forum ini mempertemukan berbagai stakeholder dalam satu misi besar: mewujudkan transformasi rendah karbon di Kepulauan Maluku.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Inggris lewat Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) menggagas Dialog Kebijakan bertajuk “Memperkuat Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim (PRKBI).”
Dukungan datang dari Oxford Policy Management (OPM) dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
Leonardo A. A. Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, membuka forum dengan optimisme tinggi.
“Dialog kebijakan ini menjadi momentum penting untuk mempercepat implementasi PRKBI,” katanya.
Maluku memang punya modal kuat untuk menjadi pionir. Provinsi kepulauan ini dikenal sebagai lumbung ikan nasional dengan subsektor perikanan yang menyumbang 58 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Sekitar 87 persen penduduknya bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dengan Maluku Tengah dan Seram sebagai pusat produksi unggulan.
Kekayaan alam Maluku bukan hanya soal ikan. Provinsi ini berkontribusi tinggi dalam penyerapan karbon dengan tutupan hutan seluas 3.077.900 hektare.
Yang tak kalah menarik, Maluku memiliki ekosistem karbon biru (blue carbon) seluas 1.210.192 hektare yang mencakup mangrove, lamun, dan terumbu karang.
“Maluku memiliki posisi strategis sebagai provinsi kepulauan dengan potensi besar dalam energi baru terbarukan dan sumber daya kelautan,” lanjut Sambodo.
“Melalui kolaborasi multipihak ini, kami optimis bahwa Maluku dapat menjadi model implementasi PRKBI yang inklusif dan berkelanjutan,” sambungnya.
Namun perjalanan menuju transformasi rendah karbon tidak mulus. Berdasarkan Provincial Context Assessment for LCDI, implementasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) di Maluku masih menghadapi tantangan.
Mulai dari kerangka kebijakan yang terbatas hingga partisipasi pemangku kepentingan yang belum optimal.
Tapi justru di sinilah letak peluang besar. Tantangan itu membuka ruang untuk memperkuat fondasi, tata kelola, dan kapasitas agar PRK bisa lebih inklusif dan berkelanjutan.
Forum itu juga menjadi ajang audiensi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Diskusi membahas peran strategis lembaga legislatif daerah dalam mendukung transformasi rendah karbon yang sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi.
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Nizhar Marizi menutup acara dengan target yang ambisius.
“Maluku dengan target pengurangan emisi 60,93% pada 2030 dapat menjadi model bagi provinsi lain dalam mencapai target Net Zero Emissions 2060,” katanya.
Angka 60,93% bukan sekadar statistik. Itu representasi komitmen Maluku untuk menjadi bagian dari solusi krisis iklim global.
“Integrasi agenda PRKBI dalam perencanaan daerah bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan strategi pembangunan jangka panjang,” tambah Marizi.
Dialog ini diharapkan menjalin sinergi multipihak, terutama pelaku usaha, masyarakat sipil, organisasi perempuan, masyarakat adat, hingga tokoh agama dalam mendorong percepatan PRKBI di Maluku. Semua pihak punya peran penting dalam transformasi besar ini.(TIA)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
