potretmaluku.id – Walikota Qmbon, Bodewin M. Wattimena mengatakan, kondisi fiskal Kota Ambon mengalami tekanan berat pasca pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dan kebijakan pemangkasan terhadap dana transfer pusat ke daerah (TKD).
Kata dia, situasi tersebut tidak hanya dialami Kota Ambon, tapi hampir di seluruh daerah. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu beradaptasi agar tetap eksis melayani masyarakat.
“Hanya pemerintah daerah yang mampu beradaptasi saja yang bisa eksis dalam situasi sulit ini. Kita tidak bisa lagi menghitung kepentingan pribadi, tapi harus mengutamakan kepentingan dan pengabdian untuk Kota Ambon,” ujar Wattimena saat memimpin upacara perdana di Tahun 2026 Senin (5/1/2025).
Kata dia, memasuki tahun 2026, tantangan keuangan akan semakin sulit dengan adanya pemotongan anggaran TPP dan juga TKD.
Pihaknya telah mengambil berbagai kebijakan sebagai upaya adaptasi terhadap situasi fiskal di daerah tersebut. Salah satunya menandatangani Peratiran Walikota (Prrwali) tentang penyesuaian kerja.
“Ini bukan untuk menyulitkan, tapi ini upaya penyesuaian terhadap kondisi keuangan saat ini,” katanya.
Menurutnya, skema kerja bagi pegawai telah diatur, termasuk soal Work From Home atau bekerja dari rumah dengan sistem shitf.
“Kebijakan itu diambil demi keberlangsungan pelayanan publik dan meminta seluruh ASN untuk menyiapkan diri menghadapi perjalanan 360 hari di tahun 2026,”jelas Wattimena. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
