potretmaluku.id – Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Provinsi Maluku, Benhur G. Watubun mengatakan, kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) terkait efisiensi anggaran sangat berdampak ke daerah-daerah, terkhusus Maluku.
Dampak yang dirasakan misalnya terhambatnya pembangunan daerah, serta berkurangnya layanan publik, dan potensi penurunan kualitas layanan publik.
Kata dia, Maluku dalam kualifikasi kesejahteraan dan kemiskinan berada pada urutan ke 8 Indonesia, pasca pemekaran beberapa provinsi di Papua. Sebelumnya, Maluku berada pada urutan ke 4 Nasional daerah termiskin.
“Kebijakan efisiensi sangat berdampak luas bagi daerah-daerah, tak terkecuali Maluku. Maluku, menjadi daerah dengan kualifikasi kemiskinan,”kata Benhur saat membuka Dialog Publik bertema ‘Kebijakan Efisiensi, Bagaimana Nasib Maluku?’ yang digelar PDIP Maluku,” Sabtu (17/5/2025).
Dia mengungkapkan, berdasarkan data BPS Tahun 2024, tingkat pengangguran di Maluku berada di urutan 26 se-Indonesia. Tentunya, kebijakan efisiensi yang menyasar sektor pembangunan dan ekonomi semakin memperparah kondisi kemiskinan di Maluku.
“Kemiskinan kita semakin tinggi. Efisiensi sangat berdampak pada infrastuktur Maluku. DAK pembangunan dan sektor ekonomi juga kena efisiensi,” bebernya.
PDIP hadir bukan hanya sebagai mesin politik untuk merumuskan kekuasaan, tetapi turut menggodok pikiran dan konsep politik demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Disisi lain, tugas partai politik itu untuk mengkonsolidasi pikiran rakyat demi pembangunan daerah. Dan karena itu, PDIP menggelar dialog publik dengan menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, baik akademisi, pemerintah daerah, dan lainnya.
PDIP harus menjadi lokomotif perubahan. Gagasan-gagasan politik kepartaian harus menyatu dengan pikiran rakyat. Agenda perjuangan untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah.
“Maluku dalam kondisi kemiskinan yang tinggi. Makanya dialog publik ini dibuat untuk mencari solusi terbaik dari kebijakan efisiensi anggaran. Jadi bukan kita protes atau menolak kebijakan pempus,”cetusnya.
Menurut Benhur, hasil dialog tersebut akan menjadi rekomendasi untuk disampaikan ke Pempus, Pemda Maluku dan Pemerintah kabupaten/kota.
Dia berharap, kegiatan Dialog bisa menemukan solusi untuk kepentingan rakyat. “Harapan kita bersama, dialog ini menemukan solusi untuk kepentingan rakyat Maluku,”tandas Benhur. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
