MalukuMaluku Tengah

Imigrasi dan Kejari Maluku Tengah Perkuat Pengawasan Tenaga Kerja Asing

potretmaluku.id – Pengawasan terhadap tenaga kerja asing di Kabupaten Maluku Tengah menjadi salah satu agenda koordinasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku dan Kejaksaan Negeri Maluku Tengah. Kedua instansi membahas pemantauan dokumen keimigrasian serta pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pembahasan itu berlangsung dalam kunjungan Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Maluku, Gindo Ginting, ke Kantor Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Kamis (30/7/2026). Kedatangannya diterima Kepala Kejari Maluku Tengah Herbeth Pesta Hutapea bersama jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, kedua instansi menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing (WNA) di Maluku Tengah. Beberapa tenaga kerja asing disebut memiliki izin kerja yang akan segera berakhir sehingga memerlukan pemantauan lebih lanjut.

Pengawasan juga mencakup dokumen keimigrasian, termasuk Izin Tinggal Terbatas (ITAS), untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA sesuai ketentuan.

Selain pengawasan tenaga kerja asing, pertemuan membahas upaya pencegahan TPPO. Penanganan persoalan tersebut dinilai membutuhkan koordinasi antara Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya.

Gindo mengatakan pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan oleh Imigrasi sendiri. Pertukaran informasi dan kerja sama lintas instansi diperlukan untuk mendeteksi potensi pelanggaran serta mendukung penegakan hukum.

Sementara itu, Herbeth menyatakan Kejari Maluku Tengah siap mendukung pelaksanaan tugas keimigrasian melalui koordinasi dan penyediaan data pendukung yang diperlukan.

Sebagai tindak lanjut, kedua instansi sepakat memperkuat koordinasi melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora), meningkatkan pertukaran data keimigrasian, serta menjalin kerja sama dengan instansi lain, termasuk Bea Cukai.

Kerja sama tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemantauan keberadaan dan aktivitas orang asing sekaligus mendukung penegakan hukum di wilayah Maluku Tengah.*(TIA)


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button