Ekonomi & BisnisMaluku

HMI Ambon Tolak Kenaikan Harga BBM Subsidi dan Minta Cabut Kebijakan Kenaikan TDL

potretmaluku.id – Puluhan aktifis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku, Kamis (1/09/2022).

Mereka menyerukan penolakan atas rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan juga meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL).

Ketua HMI Cabang Ambon, Afrizal Mukadar mengatakan, aksi HMI Cabang Ambon merupakan tindaklanjut dari instruksi Pengurus Besar (PB) HMI.

Dia mengaku, ada tiga poin sikap yang disampaikan dalam aksi tersebut. Salah satu isu yang krusial adalah meminta pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak dan gas (migas) serta pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir.

Terhadap isu tersebut, lanjut Afrizal, di Maluku banyak potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki. Salah satu yang belum terkelola adalah migas di Blok Masela.

“Kalau SDA migas di Maluku adalah orientasi para mafia, maka kita perlu berikhtiar bahwa gas di Blok Masela dan beberapa tambang yang telah beroperasi harus diusut tuntas supaya SDA yang ada bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat Maluku,” tandas Afrizal.

Dia mengungkapkan, poin lain yang disoroti adalah rencana kenaikan harga BBM bersubsidi serta kebijakan pemerintah dalam menaikkan TDL.

Soal kenaikan harga BbM bersubsidi, lanjut dia, itu tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Karena kenaikan harga BBM subsidi akan berdampak pada masyarakat.

“Kita tahu bahwa masyarakat Indonesia khususnya di Maluku baru saja diterpa bencana non alam Covid-19 yang sangat berdampak pada sistem perekonomian masyarakat,” terangnya.

Dia menyebut, hingga saat ini pemulihan ekonomi belum membaik. Jika rencana menaikan harga BBM subsidi itu menjadi kenyataan, maka dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan kembali dipukul mundur sehingga mengakibatkan kemiskinan.

“Dengan begitu, maka Maluku akan sulit keluar dari penanganan kemiskinan ekstrim keempat di Indonesia. Untuk itu kita menolak rencana pemerintah menaikkan BBM bersubsidi,” tegasnya.

Sementara itu, Syawal Tamher dalam orasinya mengatakan, rencana kenaikan BBM itu hanya untuk menyengsarakan masyarakat, terutama di Maluku karena ekonomi masyarakat pasca dilanda Pandemi covid-19 belum kembali normal.

“Itu merupakan rencana konyol yang sengaja dibuat pemerintah. Untuk itu, kami HMI cabang Ambon menolak secara tegas rencana tersebut,” tegas Syawal.

Dia menyebutkan faktor pertama berdirinya sebuah negara adalah rakyat. Tanpa rakyat, apalah arti sebuah negara. Sebuah negara tidak dapat diakui jika tidak punya rakyat.

Menurutnya, negara harus mempertimbangkan nasib rakyat, terutama rakyat kecil. Jangan membuat susah rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan para pengusaha.

Rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi merupakan upaya untuk melakukan kekacauan diantara masyarakatnya sendiri. Pemerintah juga sengaja untuk membuat sengsara masyarakat.

“Ini jelas-jelas menentang tujuan bernegara. Kalau sudah seperti itu, maka pertanyaannya adalah masih pantaskah kita bernegara?,” tegas dia.

Terhadap kenaikan tarif dasar listrik (TDL), lajut dia, pemerintah sengaja membuat standar ganda tengah-tengah masyarakat. Di samping rencana menaikkan harga BBM bersubsidi, pemerintah juga menaikkan TDL.

“Untuk itu, secara tegas HMI Cabang Ambon menyampaikan kepada Gubernur Maluku bahwa menolak kenaikkan TDL,” pungkasnya.

Pihaknya juga meminta pemerintah melakukan pengawasan terhadap pemasok, dan juga agen-agen penyalur BBM untuk mengatasi antrian di masyarakat.

Berikut ini pernyataan sikap PB HMI :

1. Menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi karena akan mengorbankan kondisi ekonomi rakyat, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang belum sepenuhnya pulih akibat terpaan Pandemi Covid-19.

2. Meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan kenaikan tarif dasar listrik.

3. Mendesak pemerintah untuk memberantas mafia di sektor minyak, gas (migas) dan pertambangan dengan melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan dari hulu ke hilir. (HAS)


Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi

Berita Serupa

Back to top button