Hena Hetu & Hetu Upu Ana Jazirah Dorong Penyelesaian Konflik Hitu-Wakal
potretmaluku.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hena Hetu dan Hetu Upu Ana Jazirah Leihitu mendorong upaya penyelesaian konflik dua negeri bertetangga, Hitu dan Wakal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng).
Sekjen DPP Hena Hetu, Alteredik Sabandar mengatakan, bentrokan antar warga Negeri Hitu dan Wakal kerap terjadi. Konflik dua negeri bertetangga itu sempat reda.
Namun kembali pecah pada pada 12 Januari 2025 kemarin. Bentrokan merupakan yang kesekian kalinya akibat dari perbuatan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Kami tidak ingin menyebutkan ini sebagai bentrokan antar ke-2 negeri/desa. Tetapi ini hanya perbuatan oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak ingin situasi keamanan di jazirah leihitu terwujud,” kata Alter kepada potretmaluku.id, Senin (13/1/2025).
Menurutnya, konflik yang kerap terjadi di Jazirah, baik di Kecamatan Leihitu dan Salahutu selalu dipicu oleh kepentingan-kepentingan pribadi, kemudian digiring dan melibatkan kelompok warga.
Ambil misal, konflik Negeri Ureng – Asilulu, Hitu – Wakal, Negeri lima – Seith dan konflik-konflik internal dalam negeri seperti di Liang dan Tulehu. Rata-rata konflik itu disebakan oleh kenakalan remaja, miras dan hak ulayat, dan sengaja digiring menjadi konflik antar kelompok.
Kata dia, dari sederet konflik itu, yang selalu terabaikan adalah proses penegakan hukum yang terkesan lambat dan tidak transparan.
“Sebagian besar konflik yang terjadi di jazirah tidak punya kepastian hukum dalam proses penyelesaian. Sebut saja hampir pihak keamanan gagal menemukan pelaku dan berlanjut pada proses penegakan hukum yang seadil adilnya hingga muncul efek jera,” ujarnya.
Ketua DPP Hetu Upu Ana itu menyebut, penegakan hukum yang kabur itulah menuai kekecewaan dari pihak korban, sehingga muncul rasa dendam. Dan kalau terjadi gesekan, maka akan melebar menjadi konflik antar negeri.
Selain itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Malteng yang memiliki tanggung jawab atas konflik di wilayah otonominya juga selalu mengabaikan upaya mitigasi konflik.
Untuk itu, DPP Hena Hetu dan DPP Hetu Upu Ana sebagai paguyuban adat masyarakat jazirah mendesak pihak kepolisian untuk melakukan penegakkan hukum yang transparan dan seadil-adilnya.
“Kejar dan tangkap oknum pelaku kejahatan sesegera mungkin untuk dapat melahirkan kesan baik di tengah-tengah masyarakat jazirah soal penegakan hukum,” tegasnya.
Pihaknya mendesak agar Pemda Malteng tidak tinggal diam, segera lakukan upaya mitigasi konflik yang sering berulang terjadi di tanah jazirah.
“DPP Hena Hetu dan Hetu Upu Ana mengimbau kepada seluruh masyarakat Jazirah Leihitu untuk tidak terpancing dengan ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tandas Alter. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
