Ekosistem Pangan dan Wisata: Strategi M. Thaher Hanubun Hadapi Tekanan Fiskal
potretmaluku.id – Di tengah pemangkasan drastis Dana Desa hingga 58 persen oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) berupaya menjaga stabilitas ekonomi ohoi.
Sinergi antara ketahanan pangan berbasis kearifan lokal dan optimalisasi desa wisata kini menjadi tumpuan utama daerah untuk bertahan dari tekanan anggaran.
Pemkab Malra sendiri tengah memacu integrasi sektor pertanian dan pariwisata sebagai strategi memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tiga kecamatan—Kei Kecil Timur (KKT), Kei Kecil Timur Selatan (KKTS), dan Manyeuw—Bupati Maluku Tenggara M. Thaher Hanubun menegaskan pentingnya membangun ekosistem pembangunan yang saling terhubung.
Hanubun memetakan KKT dan KKTS sebagai lumbung pangan dengan potensi jagung dan kelapa, sementara Manyeuw diposisikan sebagai gerbang pariwisata melalui destinasi Pantai Ngurbloat.
“Inilah satu ekosistem: pangan menyangga pariwisata, pariwisata mengangkat nilai pangan,” ujar Hanubun, Selasa, 3 Maret 2026.
Data pemerintah daerah menunjukkan tren positif di sektor pariwisata dengan lonjakan kunjungan dari 18.264 orang pada 2020 menjadi 129.300 orang pada 2024.
Kenaikan rata-rata lama tinggal wisatawan ini dinilai sebagai peluang besar bagi pengembangan ekonomi kreatif berbasis pangan lokal.
Produk turunan ubi dan jagung serta kuliner tradisional Kei kini didorong untuk dikemas sebagai komoditas ekspor dan oleh-oleh premium.
Namun, ambisi pengembangan ini berbenturan dengan tekanan fiskal yang cukup berat. Hanubun mengungkapkan adanya pemangkasan Dana Desa tahun 2026 berdasarkan PMK Nomor 7 Tahun 2026.
Alokasi awal sebesar Rp121,6 miliar untuk 190 ohoi (desa) menyusut drastis menjadi Rp52,1 miliar, atau anjlok sekitar 58 persen.
Guna menambal lubang anggaran tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan dana pendamping melalui Alokasi Dana Ohoi dari APBD sebesar Rp38,2 miliar, serta pos bagi hasil pajak dan retribusi. Total dana yang tersalurkan ke 192 ohoi tahun ini tercatat mencapai Rp94,3 miliar.
“Kita semua tahu ini jauh dari cukup. Tetapi selama petani masih bekerja dan wisatawan masih datang, kita tidak akan benar-benar miskin,” kata Hanubun.
Menanggapi keterbatasan anggaran, setiap ohoi diinstruksikan untuk menyusun program prioritas yang berdampak langsung pada rantai pasok, seperti jalan usaha tani, embung, dan gudang hasil panen.
Hanubun juga menekankan penguatan Badan Usaha Milik Ohoi (BUMO) serta menghidupkan kembali kearifan lokal Ve’e Kesyang atau kebun bekal keluarga sebagai jaring pengaman pangan.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
