DPRD Dukung Pembatasan Penggunaan Ponsel oleh Siswa
potretmaluku.id – Komisi I DPRD Kota Ambon mendukung kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon terkait pembatasan penggunaan ponsel oleh siswa di lingkungan sekolah.
Anggota Komisi II, Taha Abubakar menilai, kebijakan tersebut sangat penting untuk meningkatkan fokus belajar siswa, serta mencegah dampak negatif penggunaan ponsel secara berlebihan.
Menurutnya, ponsel sering kali menjadi sumber distraksi bagi peserta didik saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. “Saya rasa itu tujuannya baik, supaya siswa lebih fokus dan aktif berinteraksi serta tidak bergantung pada gawai,” ujar Taha, Senin (12/1/2026).
Dia menyebut, sejauh ini anak-anak selalu dimanjakan dengan handphone (HP) disaat guru memberikan tugas, karena penyelesaiannya lebih mudah mrlalui google. “Ini yang membuat anak-anak malas bergikir, karena mengharapkan jawaban dari internet,” katanya.
Kata dia, akan mengawasi itu dan meminta pihak sekolah agar apa yang diinstruksikan oleh pemerintah terkait pembatasan terhadap siswa dalam menggunakan ponsel dapat menjadi perhatian.
“Hal itu penting, supaya apa yang menjadi keinginan maupun tujuan dari pembatasan itu benar-benar terwujud, dan itu bagian dari menjaga anak-anak kita dari hal-hal negatif,” imbuhnya.
Dia juga meminta agar orang tua murid memberikan perhatian serius dan senantiasa mengawasi anak-anak dalam menggunakan ponsel.
“Orang tua punya peran penting, mari kita terus mengawasi jangan sampai anak-anak kita terpengaruh hal-hal negatif dari ponsel,”ujarnya.
Sebelumnya, Dinas Pendidikan Kota Ambon resmi membatasi penggunaan ponsel oleh siswa di sekolah. Pembatasan itu tertuang dalam surat edaran nomor : 420/1580/DINDIK tentang pembatadan penggunaan handphone bagi murid jenjang SMP, SD, dan PAUD di Kota Ambon.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ferdinand Tasso mengatakan, pembatasan penggunaan ponsel dilakulan dalam rangka peningkatan tata kelola, akuntabilitas publik, prestasi belajar, peningkatan literasi dan numerasi, kedisiplinan murid dan dampak negatif akibat perkembangan teknologi informasi dilingkungan satuan pendidikan.
“Di negara lain seperti di Prancis, Australia, dan negara lainnya juga sudah menerapkan kebijakan tersebut. Tujuannya baik, karena untuk mengoptimalisasi pembelajaran di sekolah,” Kata Tasso, Rabu pekan kemarin. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
