Dialog Gubernur Maluku di Aru Soroti Kerukunan, Kemiskinan, dan Minimnya Infrastruktur
potretmaluku.id – Pemerintah Provinsi Maluku mengajak para pemangku kepentingan di Kepulauan Aru memperkuat kerukunan dan keamanan sebagai prasyarat pembangunan daerah.
Seruan itu disampaikan Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dalam dialog terbuka yang digelar di Aula BPKAD Kepulauan Aru pada Jumat, 19 September 2025.
Acara bertema “Menjaga Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban untuk Aru yang Damai” itu dihadiri Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, bersama Forkopimda, ASN, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh adat, dan perwakilan masyarakat.
Dalam pemaparannya, Gubernur menilai Aru merupakan gambaran kecil dinamika Maluku dengan tantangan sosial dan geografis yang khas.
Ia menegaskan bahwa pembangunan sulit berjalan apabila konflik antarkelompok atau persoalan hukum tak diselesaikan secara tuntas. “Kerukunan dan keamanan menjadi fondasi utama. Tanpa itu, pembangunan tidak bisa bergerak,” kata Hendrik.
Ia mengingatkan pentingnya kepastian hukum sebagai bagian dari menjaga keadilan publik. Menurutnya, penanganan konflik antarkampung yang dibiarkan berlarut-larut dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap negara. “Pelanggar hukum tidak boleh dibiarkan bebas sementara warga kehilangan rasa keadilan,” ujarnya.
Dialog kemudian bergeser pada persoalan struktural yang menurut Gubernur masih membebani Maluku: kemiskinan, pengangguran, dan minimnya infrastruktur.
Ia menekankan bahwa provinsi dengan sejarah dan kekayaan sumber daya seperti Maluku tidak semestinya berada dalam daftar daerah termiskin.
“Kalau bukan karena pemekaran empat provinsi baru di Papua, Maluku masih berada di posisi empat provinsi termiskin,” tuturnya.
Di sektor ketenagakerjaan, Hendrik menilai terbatasnya lapangan kerja membuat banyak lulusan perguruan tinggi tak memperoleh pekerjaan yang layak.
“Pertanyaan yang harus kita jawab bersama: apakah pantas seorang sarjana sampai menjadi tukang ojek karena tidak ada pilihan lain?” katanya.
Kesenjangan infrastruktur juga menjadi sorotan. Ia mencontohkan petani di Seram dan Buru yang membutuhkan waktu hingga dua hari untuk membawa hasil bumi ke pasar, sehingga sebagian komoditas tak lagi layak jual. “Infrastruktur menentukan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Dalam bidang pendidikan, Gubernur menyinggung kondisi sekolah dengan kekurangan guru, di mana satu orang mengajar beberapa kelas sekaligus. Masalah serupa terjadi di sektor kesehatan. “Banyak puskesmas tanpa dokter, bahkan tanpa obat. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Hendrik meminta pemerintah kabupaten menyiapkan insentif untuk guru dan tenaga medis di wilayah 3T, sekaligus menekankan pentingnya penempatan aparatur sesuai keputusan tugas.
Ia menyampaikan telah meminta pemerintah pusat menambah insentif dokter serta mendorong Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura membuka program spesialis.
“Presiden Prabowo telah menetapkan program cepat berupa pembangunan enam rumah sakit baru di Maluku. Satu sedang dibangun di Buru dan lima lainnya menyusul di MBD dan KKT,” katanya.
Menutup dialog, Hendrik kembali mengajak seluruh unsur masyarakat bekerja dalam satu arah untuk memperbaiki kualitas hidup warga Maluku.
“Jika kita bersatu, kita bisa keluar dari status daerah termiskin. Keamanan membuka peluang investasi, dan investasi membuka lapangan kerja,” katanya.
Usai dialog, Gubernur meninjau aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Perikanan Dobo dan meresmikan Gedung Gereja Santa Maria de Fatima sebagai bagian dari kunjungannya di Kepulauan Aru.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
