Darah dan Duka di Negeri Raja-Raja: Mengurai Benang Kusut Konflik Maluku
Namun kenyataannya, Gerry dalam penelitiannya menemukan fakta bahwa ada gejala tidak baik ketika orang-orang ini kembali ke ruang-ruang domestik di komunitasnya. Cerita berbeda justu dia temukan. Term “kita” dan “mereka” masih cukup kuat, dan ini bom waktu. Jangan sampai kohesi sosial yang kita jahit selama ini ternyata hanya semu. Socio-religious false consciousness.
Isu identitas masih rentan dieksploitasi. Trauma kolektif membuat masyarakat mudah kembali ke “mentalitas perang” atau istilah awam “sumbu pendek”, saat ada trigger atau pemicunya.
Rasanya, kita perlu menyelami dinamika identitas dan politik lokal lebih in-depth dan komprehensif lagi. Pengalaman traumatis, ditambah dengan keragaman etnis dan agama di Maluku, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bibit konflik.
Perkelahian individu bisa meluas menjadi konflik komunal karena polarisasi narasi identitas yang cepat terbangun. Teknologi dan media sosial mempercepat penyebaran informasi, termasuk hoaks.
Resolusi konflik yang perlu, dan harus terus dilakukan adalah melakukan integrasi melalui pendekatan holistik. Untuk memutus siklus konflik, diperlukan pendekatan multidimensi diantaranya adalah; Pertama, penguatan ekonomi inklusif melalui program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal (perikanan, pertanian) yang wajib menjangkau kelompok rentan.
Kedua, revitalisasi kearifan lokal melalui penguatan peran lembaga adat dan tokoh agama dalam mediasi, serta mengadopsi praktik perdamaian seperti “Pela Gandong” dalam lingkup yang jauh lebih luas.
Ketiga, peningkatan kapasitas aparat keamanan melalui pelatihan resolusi konflik bagi polisi dan pemerintah daerah untuk respons cepat dan netral.
Keempat, pendidikan multikultural di sekolah-sekolah tidak hanya bersifat simbolik dan “panas tai ayam” yang hanya berbasis project semata. Kurikulum sekolah melalui mata pelajaran “muatan lokal” wajib dilakukan, menekankan aspek kearifan lokal dan sejarah perdamaian Maluku.
Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan para pemangku kebijakan di daerah. Masalah konflik komunal seperti ini jangan dianggap sepeleh. Letupan-letupan kecil ini perlu dilokalisir, tidak sebatas bertindak laiknya pemadam kebakaran.
Konflik di Maluku bukan sekadar masalah kekerasan sporadis, melainkan cerminan akumulasi persoalan struktural yang terabaikan. Solusi jangka panjang harus melibatkan semua pihak, dari masyarakat hingga pemerintah, dengan prinsip rekonsiliasi yang berkeadilan.
Hanya dengan mengikis akar masalah seperti maindset (cara berpikir), kemiskinan, ketimpangan, dan politik pecah belah, Maluku dapat benar-benar pulih sebagai “Negeri Raja-Raja.(*)
IKUTI BERITA DAN ARTIKEL LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
