Bupati Maluku Tenggara Minta Program Pembangunan 2027 Disusun Sesuai Kemampuan Fiskal
potretmaluku.id – Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun meminta seluruh organisasi perangkat daerah menyusun program pembangunan 2027 secara realistis dan selaras dengan kemampuan keuangan daerah.
Ia menegaskan setiap program harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan.
Arahan tersebut disampaikan saat membuka Forum Perangkat Daerah dan Lintas Perangkat Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 2027 di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Rabu (11/3/2026).
Menurut Thaher, forum tersebut menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan program antarperangkat daerah sebelum disusun menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
“Forum ini bukan hanya kegiatan formal yang selesai begitu saja. Di sinilah kita menyelaraskan program, memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, dan memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Thaher.
Ia mengingatkan perangkat daerah agar tidak mengusulkan program yang sulit direalisasikan karena keterbatasan anggaran. Menurut dia, perencanaan pembangunan harus bertumpu pada kondisi riil daerah agar pelaksanaannya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.
“Jangan membuat program yang hanya tertulis tetapi tidak bisa dilaksanakan. Pembangunan harus bertumpu pada kekuatan riil daerah,” ujarnya.
Bupati mengatakan Maluku Tenggara memiliki potensi besar di berbagai sektor, tetapi juga menghadapi tantangan sebagai daerah kepulauan, mulai dari tingginya biaya pembangunan hingga keterbatasan kapasitas fiskal.
Karena itu, penentuan prioritas pembangunan dinilai menjadi faktor penting dalam penyusunan program kerja.
Ia meminta perangkat daerah memfokuskan program pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, antara lain kelautan dan perikanan, pertanian, serta pariwisata.
Menurut Thaher, sektor kelautan dan perikanan masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, termasuk melalui pengembangan perikanan tangkap, budidaya, dan komoditas rumput laut.
Di sisi lain, sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk dikembangkan mengingat Maluku Tenggara memiliki potensi wisata bahari dan budaya yang dikenal hingga tingkat nasional.
“Pengembangan pariwisata tidak bisa hanya dilakukan oleh dinas pariwisata saja, tetapi harus melibatkan seluruh perangkat daerah secara kolaboratif,” katanya.
Selain itu, sektor pertanian tetap menjadi salah satu penopang ketahanan pangan dan sumber mata pencaharian masyarakat sehingga perlu mendapat perhatian dalam penyusunan program pembangunan.
Dalam forum tersebut, Thaher juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan program yang diusulkan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kualitas perencanaan, serta mengoptimalkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menegaskan pemerintah daerah akan mengevaluasi setiap usulan program berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat.
“Program yang tidak sejalan dengan prioritas pembangunan daerah sebaiknya ditiadakan saja, karena kita memiliki keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Forum ini menjadi wadah sinkronisasi program antarperangkat daerah sebelum ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
