DPRD Maluku Tengah Bentuk Dua Pansus, Targetkan Pembahasan Enam Ranperda
potretmauluku.id – Target pembahasan enam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam waktu sekitar lima bulan memunculkan perbedaan pandangan di DPRD Kabupaten Maluku Tengah. Meski ada anggota dewan yang menilai target tersebut terlalu berat, DPRD tetap membentuk dua panitia khusus untuk membahas enam Ranperda dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026, Kamis, 16 Juli 2026.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Tengah Herry Men Carl Haurissa itu menetapkan pembagian tugas pembahasan ke dalam Pansus A dan Pansus B. Pansus A menangani empat Ranperda hak usul inisiatif DPRD, sedangkan Pansus B membahas dua Ranperda usulan pemerintah daerah.
Pansus A dipimpin Musriadin Labahawa dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Empat Ranperda yang menjadi tugasnya meliputi pembentukan Kecamatan Leihitu Tengah Barat dan Leihitu Tengah Timur, penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan kesehatan daerah, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Adapun Pansus B dipimpin Syahbudin Hayoto dari Fraksi Gerindra. Dua Ranperda yang dibahas berkaitan dengan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Praja Karya menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Praja Karya dan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perumda Air Minum Tirta Nusa Ina.
Namun, pembentukan dua pansus tersebut mendapat catatan dari anggota DPRD Fraksi Golkar, Izaak Sitaniapessy. Dalam interupsinya, ia menyarankan agar dua pansus yang dibentuk hanya berfokus pada dua Ranperda usulan pemerintah daerah. Menurut dia, masing-masing Ranperda itu sebaiknya dibahas oleh satu pansus.
Izaak menilai pembahasan enam Ranperda dalam sisa waktu sekitar lima bulan merupakan target yang berat. Ia merujuk pada pengalaman pembahasan satu Ranperda sebelumnya yang membutuhkan waktu lebih dari satu tahun.
Ketua DPRD Herry Men Carl Haurissa menghargai usulan tersebut. Meski demikian, DPRD tetap melanjutkan agenda pembentukan pansus. Herry menyatakan optimistis pembahasan dapat dilakukan sesuai target yang telah ditetapkan.
Dalam rapat itu, Herry meminta anggota pansus bekerja secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab. Ia menekankan pembahasan harus memperhatikan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis agar produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, perangkat daerah terkait, dan tenaga ahli terlibat aktif dalam proses pembahasan. Seluruh tahapan penyusunan Ranperda, menurut Herry, harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Enam Ranperda tersebut merupakan bagian dari Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2026. Dalam rapat paripurna pada 18 Juni 2026, DPRD menetapkan 27 Ranperda sebagai agenda legislasi daerah. Sebanyak lima Ranperda merupakan hak usul inisiatif DPRD, sedangkan 22 lainnya berasal dari usulan pemerintah daerah.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Maluku Tengah Abdul Gani Lestaluhu ketika itu mengatakan penyusunan Propemperda dilakukan melalui koordinasi antara Bapemperda dan tim penyusun dari pemerintah daerah. Penentuan prioritas dimaksudkan untuk menyesuaikan kebutuhan hukum daerah dengan aspirasi masyarakat.
Dengan sisa masa persidangan sekitar lima bulan, pembahasan enam Ranperda tersebut menjadi pekerjaan legislasi yang harus diselesaikan DPRD bersama pemerintah daerah. Hasilnya akan menentukan sejumlah pengaturan penting, mulai dari penataan wilayah, pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, hingga tata kelola badan usaha milik daerah.(TIA)
Penulis :
Editor :
