Karhutla Kian Meluas, DPRD Maluku Desak Pemprov Bentuk Satgas Terpadu
potretmaluku.id – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Muhammad Reza Mony, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) atau tim terpadu untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah.
Kata Reza, pemerintah daerah tidak boleh membiarkan kondisi tersebut berlarut-larut. Sebab, selain mengancam kelestarian lingkungan, asap akibat Karhutla juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat di wilayah terdampak.
Menurutnya, keterbatasan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah memang menjadi tantangan. Namun, kondisi tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda langkah penanganan di lapangan.
“Kita menyadari pemerintah daerah memiliki keterbatasan anggaran. Tetapi kondisi Karhutla yang terjadi saat ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Harus ada langkah konkret dan terukur dari pemerintah daerah,” tegas Reza kepada potretmaluku.id, Rabu (7/10/2026).
Reza mengusulkan pembentukan tim atau satgas terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, TNI, Polri, BPBD, Dinas Kehutanan, pemerhati lingkungan hingga relawan.
Menurutnya, keterlibatan lintas sektor penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus memastikan penanganan Karhutla tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kata dia tim terpadu sangat diperlukan untuk menyatukan langkah dan mengoptimalkan sinergi seluruh pihak. “Dengan begitu, respons di lapangan bisa lebih cepat, dan dampak kerusakan ekologis dapat ditekan agar tidak semakin meluas,” katanya.
Selain membentuk tim terpadu, Reza meminta pemerintah membangun sistem pelaporan kondisi Karhutla secara real-time. Laporan tersebut harus diperbarui setiap hari agar pemerintah dapat mengambil keputusan berdasarkan perkembangan situasi di lapangan.
“Laporan kondisi di lapangan harus berjalan secara real-time setiap hari. Dengan begitu, pemerintah bisa segera menentukan langkah penanganan dan jika situasinya meningkat, eskalasi dari status siaga menjadi tanggap darurat dapat segera dieksekusi,” tegasnya.
Tak hnaya itu, Reza juga menyoroti dampak asap Karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Saat ini, kepulan asap akibat karhutla terus mengepung wilayah-wilayah di Maluku.
Untuk itu, penanganan tidak boleh hanya berfokus pada pemadaman api, namun harus memastikan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak mendapatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan.
Reza mendorong Dinas Kesehatan Provinsi Maluku berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten dan kota untuk menyiapkan layanan kesehatan bagi warga yang terdampak pencemaran udara akibat Karhutla.
“Jangan hanya fokus memadamkan api. Dampak asap terhadap masyarakat juga harus ditangani. Dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota harus menyiapkan layanan bagi warga yang terdampak, terutama di wilayah dengan kualitas udara yang memburuk,” tandas Reza. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
