potretmaluku.id – Pemerintah Kota Ambon mulai mematangkan arah kebijakan anggaran tahun 2027. Hal itu disampaikan Wali Kota Ambon,Bodewin M. Wattimena dalam rapat paripurna penyerahan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 di DPRD Kota Ambon, Rabu (29/7/2026).
Dokumen tersebut menjadi dasar pembahasan APBD 2027 antara Pemerintah Kota Ambon dan DPRD. Pada kesempatan yang sama, Pemkot juga menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kumulatif Terbuka dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Ambon Tahun 2026.
Dalam pemaparannya, Bodewin menegaskan KUA-PPAS 2027 disusun sebagai arah kebijakan pembangunan daerah sekaligus acuan penyusunan anggaran tahun depan.
“Dokumen KUA dan PPAS menjadi pedoman penyusunan APBD 2027 yang memuat sasaran pembangunan daerah, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta asumsi makro yang menjadi dasar penyusunan anggaran,” kata Bodewin.
Pemkot Ambon mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen pada 2027. Target tersebut diharapkan tercapai melalui penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, percepatan belanja pemerintah, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Optimisme itu didasarkan pada capaian indikator ekonomi Kota Ambon yang terus menunjukkan tren positif. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,23 persen, tingkat kemiskinan berada di angka 4,34 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka mencapai 11,37 persen.
Meski demikian, pemerintah tetap mengantisipasi berbagai tekanan ekonomi yang berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat. Karena itu, kebijakan fiskal tahun depan akan difokuskan pada penguatan investasi dan menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Dalam rancangan KUA-PPAS, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai Rp1,13 triliun. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara karena pemerintah pusat belum menetapkan besaran transfer ke daerah untuk Tahun Anggaran 2027.
“Angka ini masih menggunakan asumsi berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan daerah karena besaran transfer dari pemerintah pusat belum ditetapkan,” ujarnya.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp247,56 miliar. Bodewin menilai peningkatan PAD menjadi kunci untuk memperkuat kemampuan fiskal Kota Ambon sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
“Kalau kita ingin memiliki kemampuan fiskal yang lebih kuat, maka satu-satunya jalan adalah meningkatkan PAD. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah harus terus kita dorong agar ke depan bisa mencapai lebih dari 30 persen,” ucapnya.
Di sisi belanja, Pemkot Ambon mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,07 triliun yang akan digunakan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer sesuai prioritas pembangunan.
Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menetapkan sejumlah target makro pada 2027, di antaranya menjaga angka kemiskinan di kisaran 4,90 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, serta menekan tingkat pengangguran melalui peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kota Ambon sebelum disepakati sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Bersamaan dengan itu, DPRD juga akan membahas usulan Ranperda Kumulatif Terbuka yang diajukan pemerintah sebagai bagian dari Propemperda Kota Ambon Tahun 2026. (SAH)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
