potretmaluku.id – Pemerintah Provinsi Maluku mulai memperkuat tata kelola data pembangunan berbasis kewilayahan melalui pengembangan fitur data spasial dan mekanisme kendali mutu pada platform “Lawamena Satu Data”. Langkah itu dinilai penting untuk menjawab tantangan pembangunan di wilayah kepulauan yang tersebar dan sulit dijangkau.
Pengembangan tersebut dibahas dalam diskusi bertajuk “Diskusi Pengembangan Fitur Data Spasial dan Quality Control dalam Lawamena Satu Data” yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku bersama program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) di Ambon, Senin, 11 Mei 2026.
Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, Drs. Titus F. L. Renwarin, M.Si mengatakan data kini menjadi aset strategis dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan pemerintah, terutama di tengah transformasi digital.
“Pengembangan fitur data spasial memiliki nilai strategis karena memberikan gambaran pembangunan berbasis kewilayahan secara lebih jelas,” kata Titus.
Menurut dia, visualisasi berbasis peta memungkinkan pimpinan daerah melihat sebaran program, kondisi wilayah, hingga ketersediaan layanan publik secara visual dan real time. Dengan sistem tersebut, pemerintah diharapkan dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Selain pengembangan data spasial, pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme quality control untuk memastikan validitas, konsistensi, kelengkapan, dan keterbaruan data sebelum ditampilkan dalam portal maupun dashboard eksekutif.
Provincial Lead SKALA Maluku, Odie Seumahu, mengatakan karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan membutuhkan data yang mampu menggambarkan kondisi riil masyarakat di lapangan, terutama kelompok rentan yang tersebar di pulau-pulau kecil.
“Karakteristik wilayah kepulauan Maluku, di mana masyarakat tersebar di pulau-pulau kecil, menuntut data yang mampu menggambarkan kondisi riil di lapangan,” ujar Odie.
Ia mencontohkan perbedaan rasio fasilitas pendidikan antara Maluku dan Pulau Jawa. Menurut dia, satu sekolah di Maluku rata-rata hanya menampung sekitar 200 siswa, sedangkan di Jawa dapat mencapai 900 siswa.
“Data spasial yang akurat akan membantu kita mendorong kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat yang lebih berpihak pada karakteristik khusus Maluku,” katanya.
Pengembangan platform Lawamena Satu Data juga disebut mendapat perhatian dari Gubernur Maluku. Pemerintah daerah berharap aplikasi tersebut nantinya dapat digunakan untuk memantau sebaran unit layanan dan kondisi masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
Melalui forum koordinasi itu, pemerintah daerah meminta dukungan seluruh organisasi perangkat daerah dalam pengembangan sistem data terpadu tersebut. Sinergi antara Pemerintah Provinsi Maluku dan program SKALA diharapkan dapat memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti guna mendukung pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan itu menghadirkan narasumber dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Kesejahteraan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, serta perwakilan SKALA Maluku.
Penulis :
Editor :
