Wabup Maluku Tenggara Dorong Kajian Risiko Bencana hingga Tingkat Ohoi
potretmaluku.id – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan menyusun kajian risiko yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Kegiatan evaluasi potensi ancaman tersebut digelar di Balai Ohoi Langgur, Senin, 14 Juli 2025.
Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, membuka kegiatan yang dihadiri pimpinan OPD, camat, kepala ohoi, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemuda. Dalam arahannya, Rahantoknam mengingatkan bahwa kajian risiko bencana tidak boleh diperlakukan sebagai rutinitas birokrasi.
Ia menilai kajian ini menjadi pijakan penting dalam perlindungan masyarakat, mengingat sebagian besar wilayah Maluku Tenggara berada di kawasan kepulauan yang rentan terhadap perubahan cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi. “Kajian risiko tidak cukup hanya mengidentifikasi bahaya. Ia harus mencakup kerentanan sosial, kapasitas kelembagaan, sampai kearifan lokal,” ujarnya.
Rahantoknam mendorong BPBD Maluku Tenggara memanfaatkan teknologi seperti pemetaan digital, data satelit cuaca, dan pendekatan Community-Based Disaster Risk Management. Ia meminta hasil kajian dapat diterapkan langsung hingga tingkat ohoi. “Kajian risiko bencana adalah pedoman hidup yang harus terus diperbarui dan diwujudkan dalam tindakan nyata,” katanya.
Wakil Bupati juga menekankan pentingnya data lapangan yang akurat sebagai dasar penyusunan strategi mitigasi, mulai dari rencana tata ruang, pembangunan jalur evakuasi yang inklusif, hingga penguatan sistem peringatan dini. Ia merujuk beberapa kejadian bencana yang baru melanda Maluku Tenggara, seperti puting beliung di Ohoi Debut serta banjir dan longsor di wilayah Kei Besar.
“Saya turun langsung ke lokasi banjir dan melihat bagaimana masyarakat saling membantu. Semangat Ain Ni Ain itu harus terus dijaga sebagai bagian dari budaya kesiapsiagaan kita,” ujarnya.
Rahantoknam menambahkan, mitigasi bencana memerlukan kerja sama lintas sektor. Ia menyebut peran lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, hingga sektor swasta melalui program CSR dan kegiatan riset sebagai unsur penting dalam membangun sistem keselamatan publik. “Mitigasi bencana adalah tanggung jawab bersama. Tidak cukup hanya diserahkan kepada pemerintah daerah,” katanya.(TIA)
Penulis : Redaksi
Editor : Redaksi
